Gerebek PSK di Padang Jadi Kontroversi, Andre Rosiade Dipastikan Tak Dicalonkan Jadi Gubernur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Andre Rosiade tidak akan dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

Keputusan tersebut diambil setelah adanya kontroversi keterlibatan Andre Rosiade dalam penggerebekan pekerja seks komersil (PSK) di salah satu hotel di Padang.

Baca: 3 Jam Dicecar Mahkamah Kehormatan Gerindra Soal Penggerebekan PSK, Andre Rosiade: Saya Kader Loyal

"Dengan pertimbangan dan situasi yang ada saat ini, sudah kami sampaikan bahwa DPP Gerindra mempertimbangkan untuk tidak memajukan Andre Rosiade sebagai calon gubernur Sumatera Barat," kata Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sebelum adanya kontroversi tersebut, kata Sufmi Dasco, beberapa pihak mengajukan nama Andre Rosiade menjadi calon orang nomor satu di tanah Minang itu.

"Waktu itu kami dengar ada beberapa cabang yang mencalonkan saudara Andre. Tapi, sampai saat ini kami belum buka pendaftaran," ucap Dasco.

Menurutnya, Gerindra bersama partai koalisi saat ini sedang mengodok nama-nama calon gubernur Sumbar yang akan dimajukan pada Pilkada 2020, salah satunya Nasrul Abit.

"Belum ada nama yang keluar, tapi kami sedang godok termasuk nama Nasrul Abit," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPP Jarak Donny Manurung menduga keterlibatan Andre dalam penggerebakan PSK untuk mendulang suara dalam Pilkada Sumbar pada September 2020.

Baca: 3 Jam Dicecar Mahkamah Kehormatan Gerindra Soal Penggerebekan PSK, Andre Rosiade: Saya Kader Loyal

"Terdapat konflik kepentingan, karena kami dengar dia ingin maju sebagai gubernur Sumatera Barat dan kami lihat dia nyari simpati, kan khususnya warga Padang kan punya standar moral yang sangat tinggi ya," ujar Donny.

"Andre menggunakan isu prostitusi untuk mengangkat untuk mendompleng suara, mendompleng popularitas dialah," sambung Donny.

Andre Rosiade tak berwenang ikut gerebek PSK

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Andre Rosiade sebagai anggota Komisi VI DPR RI tidak memiliki kewenangan ikut serta melakukan penggerebekan pekerja seks komersil (PSK).

Menurutnya, salah satu fungsi anggota DPR itu melakukan pengawasan, tetapi hal tersebut harus berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) setiap komisi.

"Seperti saya di komisi III, maka tupoksinya mengawasi proses penegakan hukum. Saya tidak mengawasi misalnya rumah sakit, atau pelaksanaan pemerintahan daerah secara langsung," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca: Asman Abnur Mundur Jadi Caketum PAN, Dukung Zulkifli Hasan