Pro Kontra Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Benarkah Ada 'Agenda Khusus' dari Pihak Tertentu?

TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan WNI eks ISIS semakin menjadi sorotan publik.

Pasalnya kepulangan mereka menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia.

Tak terkecuali dengan jajaran elit politik di negeri ini, yang tak mau kalah untuk berkomentar.

Barisan penolak WNI eks ISIS dipulangkan ada dari jajaran para Menteri kabinet Presiden Jokowi.

Bahkan jika dirinya bisa memilih Jokowi mengaku tidak akan memulangkan para WNI tersebut.

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Akan Putuskan Masalah Pemulangan WNI Eks ISIS Mei atau Juli

Baca: Istana Sebut Wacana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Tak Mudah & Belum Diputuskan: Jangan Bebani Negara

Namun menurutnya, keputusan memulangkan WNI eks ISIS harus dibuat berdasarkan keputusan bersama.

Yakni antara beberapa kementerian terkait dan jajaran lembaga penting lainnya.

Hingga kini, pemerintah belum menentukan sikap atas pemulangan WNI eks ISIS yang kerap kali menjadi perdebatan itu.

Sementara itu barisan pendukung pemulangan mereka dari Suriah, ada dari jajaran wakil rakyat Indonesia.

Satu di antara tokoh elit yang mendukung pemulangan WNI eks ISIS adalah Mardani Ali Sera.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkannya dengan kepulangan WNI dari Wuhan.

Menurutnya status para WNI itu sama.

Baik yang dari Wuhan atau yang pernah bergabung ISIS.

Baginya mereka adalah sama-sama korban yang harus ditolong negara.

Hal tersebut diungkapkan Mardani dalam tayangan APA KABAR INDONESIA MALAM unggahan YouTube Talk Show tvOne, Minggu (9/2/2020).

Baca: Komnas HAM: Pemerintah Tak Bisa Cabut Kewarganegaraan 600 WNI yang Pernah Gabung ISIS

Baca: Komisioner Komnas HAM Sebut Tak Ada Islamofobia di Indonesia, Masyarakat Siap Terima WNI Eks ISIS

Mardani beranggapan harusnya pemerintah bisa memberi perlakuan yang sama dengan memperjuangkan pemulangan WNI eks ISIS.

Bahkan ia meyakini jika pemerintah berhasil memulangkan WNI eks ISIS, maka derajat peradaban masyarakat bisa terangkat.

"Dan mestinya sama gitu loh (dengan WNI eks ISIS)."

"Mereka yang korban di sana juga kalau kita bisa selesaikan, derajat peradaban masyarakat Indonesia kita naik," ungkap Mardani.

Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan para WNI eks ISIS lantaran dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah baru di luar negeri.

Sedangkan dari barisan kontra, ada dari Menteri Agama Fachrul Razi yang angkat bicara.

Baginya, perlakuan WNI eks ISIS itu sangat ganas.

Untuk itu, lanjut Fachrul, mereka tidak memiliki alasan untuk kembali kepada Indonesia.

"Saya sudah menunjukan ganasnya mereka (WNI eks ISIS)."

"Kalau ganas seperti itu kita sudah tahu, masa orang seperti itu kita terima?" tutur Fachrul, sebagaimana dalam tayangan Youtube Channel Kompas TV, Minggu (9/2/2020).

Tidak hanya ganas, pria berusia 72 tahun itu mengatakan para WNI eks ISIS karena sadis.

Terlebih lagi, mereka membawa nama agama dalam melakukan aksi sadisnya.

Benarkah ada agenda khusus?

Hingga kini wacana pemulangan WNI eks ISIS pun masih menimbulkan spekulasi.

Pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan mereka atau tidak.

Namun alasan atas rencana pemulangan mereka disebut Analis Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta patut dicurigai.

Sebabnya, seperti ada 'agenda khusus' dari pihak tertentu yang membuat propaganda pemulangan mereka.

"Propaganda untuk memulangkan 600 anggota ISIS asal Indonesia ini juga patut diwaspadai adalah sebuah agenda khusus dari pihak tertentu," kata Stanislaus Riyanta saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (9/2/2020).

Baca: Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Indonesia Pernah Hukum WNI yang Berafiliasi Dengan ISIS

Baca: Soal 600 WNI Eks ISIS, Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Paspor

Stanislaus Riyanta menilai, apabila pemindahan WNI eks ISIS terealisasi, maka hal tersebut bisa diartikan memindahkan sumber ancaman dari Timur Tengah ke Indonesia.

Belakangan, guna menarik minat dari negara asal untuk memulangkan warga negaranya, orang-orang yang sudah bergabung dengan ISIS membuat video pengakuan.

Stanislaus menilai sandiwara dari anggota ISIS asal Indonesia yang merasa menjadi korban, dipaksa, dijanjikan sesuatu sehingga berangkat ke Timur Tengah tidak perlu dianggap serius.

"Model play victim tersebut terjadi karena ISIS kalah di Timur Tengah," tambahnya.

Saat ini, kata Stanislaus, para pengungsi eks ISIS termasuk asal Indonesia berada di tiga penampungan.

Yaitu Al Roj, Al Hol, dan Ainisa yang berada di Suriah.

Untuk mengurus dan membiayai pengungsian, lanjutnya, tidak mudah dan memakan biaya yang cukup besar.

"Tentu saja cara-cara seperti propaganda isu kemanusiaan dan HAM menjadi masuk akal agar negara-negara yang menjadi asal dari anggota ISIS tersebut tergerak untuk mengurus pengungsian sehingga beban bagi kamp pengungsian menjadi lebih ringan," kata dia.

(Tribunnews.com/Maliana/Glery Lazuardi)