Pemerintah Kaji Dua Draf Terkait Pemulangan WNI Eks ISIS

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah saat ini sudah membentuk tim untuk mengkaji pemulangan WNI Eks ISIS dari Suriah.

Menurutnya tim tersebut sedang mengkaji dua draft keputusan yang salah satunya akan diambil pemerintah nanti.

"Ada dua draf yang sekarang tim, tim dibentuk dan ditetapkan pada 17 Januari kemarin," ujar Ngabalin dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Baca: Pro Kontra Pemulangan WNI Eks ISIS, Nabil Haroen: Harus Ada Kajian Radikalisme

Draft pertama mengenai kemungkinan pemerintah menolak memulangkan WNI Eks ISIS.

Penolakan tersebut harus didasari argumentasi yang kuat.

Karena keputusan yang diambil pasti akan menuai kritik.

Karena itu, tim sedang mengkaji dasar hukum penolakan tersebut.

"Penolakannya itu harus ada argumentasinya ada regulasi," kata Ngabalin.

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Akan Putuskan Masalah Pemulangan WNI Eks ISIS Mei atau Juli

Draf kedua yakni mengenai kemungkinan pemerintah memulangkan 600 WNI eks ISIS.

Maka harus diatur mekanisme pemulangannya agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Dengan begitu maka dia membutuhkan waktu, dari draf ini direncanakan kalau tidak ada aral melintang mungkin maret april kelar atau bulan Mei. Karena bulan juni draf itu sampai kepada bapak presiden kemudian bapak presiden yang akan mengambil keputusan," katanya.

Baca: Kekhawatiran Mantan Teroris Sofyan Tsauri soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Pura-pura Menyesal

Menurutnya masalah keberadaan 600 WNI Eks ISIS di Suriah tersebut bukan perkara gampang. Setiap keputusan pasti akan menimbulkan pro kontra.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji keputusan mana yang paling banyak membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

"Saya mau bilang bahwa bagi negara seperti indonesia ini kan penting untuk harus dibahas secara komprehensif. Karena terkait dengan eks ISIS, tidak gampang loh," katanya.