Komnas HAM Desak Ma'ruf Amin Ambil Alih Soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Karena Ini Masalah Penting

 TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin dirasa tepat untuk menjadi sosok yang mengambil alih dan menangani wacana pemulangan 660 warga Indonesia (WNI) eks ISIS.

Melansir Kompas.com, Choirul meminta Ma’ruf untuk mengambil alih menangani permasalahan ini, lantaran beredarnya pernyataan yang berbeda-beda antar pejabat publik beberapa hari terakhir.

"Karena ini persoalan juga penting beberapa kali juga kita punya pengalaman tapi konsolidasinya kurang maksimal."

"Terbukti dengan statement di publik yang berbeda-beda, ada baiknya ini diambil alih oleh Wakil Presiden," kata Choirul Anam dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Menurutnya, Ma'ruf cukup mumpuni menangani persoalan tersebut karena mempunyai latar belakang keagamaan.

Selain itu, Choirul Anam mengusulkan, Ma'ruf membentuk tim kerja khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan terorisme.

Ia juga menuturkan jika Ma’ruf bisa saja membuat koordinasi atau platform dan formula treatment bersama terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS.

"Sehingga ketika terjadi sesuatu yang persis kayak ini, enggak gagap gitu."

"Ada satu platform, satu formula, yang memang harus dilaksanakan secara bersama-sama," ungkap Anam.

3 Resiko Jika Pemerintah Pulangkan 660 WNI Eks ISIS

Pengamat Terorisme, Ridlwan Habib memaparkan ada tiga resiko yang harus siap dihadapi pemerintah jika memulangkan mantan anggota ISIS.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Jumat (7/2/2020).

Ridlwan Habib menyampaikan resiko pertama yakni ancaman keamanan.

"Saya bilang ancaman keamanan karena otoritas Kurdi yang sekarang menahan sekitar 400 tahanan lelaki dewasa dan 7000 sekian pengungsi wanita dan anak-anak."

"Itu mereka sudah tidak punya dana lagi. Mereka kehabisan dana," ujar Ridlwan.

"Mereka sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah Ameriksa Serikat," sambungnya.

Ia menyebut Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sudah menyatakan semua negara yang ada tahanan dan pengungsi ISIS harus membawa pulang ke negara masing-masing

"Itu diberi deadline Maret 2020 termasuk orang Indonesia."

"Kalau kemudian itu tidak diambil, makan otoritas Kurdi mungkin saja membubarkan penjara karena tak ada dana," paparnya.

"Kalau itu dibubarkan, mantan anggota ISIS ini akan menjadi orang-orang liar akan membahayakan keamanan," imbuh Ridlwan.

Lebih lanjut, Ridlwan mengatakan eks ISIS tersebut bisa membahayakan ketika mereka balik sendiri ke Indonesia tanpa adanya pengawasan.

Sementara itu, ia menyampaikan resiko kedua yakni hak asasi dan manusia (HAM).

'Kita pasti akan disorot terutama terkait dengan pengungsi anak-anak dibawah 10 tahun dan wanita-wanita lemah."

"Ada yang beberapa dari mereka diajak oleh ayah atau suaminya," kata Ridlwan.

Ridwan kembali menegaskan nantinya Indonesia akan disorot terkait HAM.

Selain itu, Ridwan menyampaikan resiko tiga yakni resiko politik.

"Kalau kita baca di media hari ini, partai-partai oposisi misalnya PKS sudah menyatakan WNI di Wuhan saja diambil kenapa yang di Suriah dibiarkan," terang Ridlwan Habib.

Menurutnya, tekanan politik ini konteksnya sangat berbeda.

"Tapi saya ingin sampaikan, PKS menggunakan momentum ini untuk berdiskusi secara politis kepada pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan resiko politik ini yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Ridlwan menyebut kalau pemerintah Indonesia siap dengan tiga resiko itu kemungkinan memilih opsi membiarkan WNI eks ISIS bisa saja diambil.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)