Senin, 29 September 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemekaran Wilayah Diperlukan untuk Kembangkan Wilayah Penyangga Calon Ibu Kota Negara

"Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," kata Pengamat perencanaan pembangunan daerah Rusnawir Hamid.

Editor: Choirul Arifin
TRIBUN/HO
Pendiri Urban+ Sibarani Sofian (dua kanan) bersama timnya berfoto di depan rancangan kawasan Ibu Kota Negara di Kementrian PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019). Rancangan kawasan Ibu Kota Negara karya tim Urban+ memenangkan sayembara yang digelar oleh pemerintah lewat Kementerian PUPR. TRIBUNNEWS/HO 

Karena itu, sangat penting membangun jalur-jalur distribusi yang terintegrasi dengan kawasan industry dan pelabuhan, sehingga membuat perkembangan perekonomian kawasan dan daerah akan menjadi semakin berkembang dan punya dampak positif.

"Walau ini bukan dampak langsung dari pemindahan ibu kota baru,” katanya.

Dia meminta Bappenas agar memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan ibu kota baru ke Kaltim agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat.

"Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” bebernya.

Rusnawir Hamid juga mengingatkan, perlu penyegaran terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Bappenas sebagai perencana dari pembangunan nasional agar benar-benar merencanakan pembangunan di daerah-daerah sekitar Ibu Kota Negara yang baru, khususnya di Kalbar dan daerah lainnya di Kalimantan.

"Tujuannya agar perencanaan pembangunan dapat juga melibatkan investor lokal demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalbar dan sekitarnya,” tegasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan