Kamis, 2 Oktober 2025

Harun Masiku Buron KPK

Soal Pencopotan Ronny F Sompie, Politikus Demokrat: Konflik Kepentingan Justru Ada di Yasonna Laoly

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menilai, saat ini konflik interst justru berada di tubuh Menkumham Yasona Laoly.

Editor: Wulan Kurnia Putri
TribunNewsmaker.com Kolase/ ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Soal Pencopotan Ronny F Sompie, Politikus Demokrat: Konflik Kepentingan Justru Ada di Yasonna Laoly 

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean turut mengomentari terkait pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie oleh Menkumham Yasona Laoly.

Diketahui, Harun Masiku menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga terlibat suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kasus tersebut kian berlarut hingga berbuntut pada pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie oleh Menkumham Yasona Laoly.

Yasonna Laoly beralasan pencopotan Ronnnya Sompie dilakukan karena ia tak ingin ada konflik kepentingan dalam tim yang dibentuk untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

Hal tersebut mendapat tanggapan oleh politikus Partai Demokrat, Fedinand Hutahean saat berbicara di TV One, Rabu (29/1/2020).

Fedinand menilai, saat ini konflik interst justru berada di tubuh Menkumham Yasonna Laoly.

Hal ini mengingat Yasonna yang menjabat Menkumham turut membentuk tim hukum di PDIP.

Sementara itu, di lingkup Kemenkumham, Yasona yang juga merupakan kader PDIP membentuk TPF untuk mengungkap keberadaan Harun Masiku yang sesama kader PDIP.

"Konflik interest (kepentingan) justru lebih besar berada di Pak Yosona sendiri, karena Harun Masiku ini juga kader PDIP," ungkap Ferdinand.

Fedinand juga menyoroti pembentukan tim pencari fakta (TPF) oleh Yasona Laoly.

Menurutnya, keberadaan TPF saat ini sangatlah penting, namun demikian, hal itu seharusnya dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung dan bukan dibentuk oleh Menkumham.

Karena menurutnya, setelah kasus pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, justru Menkumham juga yang seharusnya diselidiki.

"Sebetulnya keberadaan TPF ini menjadi sangat perlu sekarang, tetapi TPF dibentuk bukan oleh Menkumham tapi oleh Presiden, karena seharusnya Menkumham ini juga menjadi objek yang harus diperiksa," kata Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai, pecopotan Ronnny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi merupakan tindakan Yasonna untuk mencari jalan keluar setelah ia dilaporkan terkait menghalangi penyidikan KPK.

"Menurut saya, Ronny F Sompie ini memang menjadi korban yang dikorbankan untuk menjadi way out, jalan keluar bagi Yasonna supaya selamat dari laporan itu," tutur Ferdinand.

"Ronny F Sompie dikorbankan dan rela dikorbankan, karena sampai sekarang pun Ronny F Sompie tidak melakukan perlawanan apa pun atau menyampaikan apapun," lanjutnya.

Menurutnya, Yasonna berhasil menggunakan kecerdasan untuk mencari jalan selamat dari kasus pelaporan tersebut.

"Disinilah cerdasnya Yasona sebagai profesor hukum dia mencari wayout untuk dirinya, atas dugaan penghalang-halangan penyidikan yang telah dilaporkan oleh kawan-kawan aktivis anti korupsi," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly dilaporkan oleh ICW dan sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil.

Yasona dilaporkan ke KPK karena terindikasi merintangi penyidikan KPK terkait Harun Masiku.

Dikabarkan pada tanggal 7 Januari 2020, Harun Masiku telah berada di Indonesia, akan tetapi Yasonna Laoly kekeh menyatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri.

Yasonna Laoly mengatakan, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot dari jabatannya karena ia anggap paling bertanggung jawab atas keterlambatan informasi terkait kepulangan eks caleg PDI-P, Harun Masiku ke Indonesia.

Selain itu, Yasona juga berdalih pencopotan Ronny Sompie juga agar tak ada konflik kepentingan dalam tim yang ia bentuk untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

(Tribunnews.com/Tio)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved