100 Hari Kabinet Jokowi
100 Hari Jokowi-Maruf, Gebrakan Menteri KKP: Pengangkatan 22 Pejabat hingga Ekspor Benih Lobster
Pemerintahan Jokowi-Maruf yang cukup menyita perhatian publik adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Edhy Prabowo.
lihat foto
Edhy mengharapkan komisi pemangku kepentingan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.
Lebih lanjut, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.
"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," ungkap Edhy.
Buka Ekspor Benih Lobster
Edhy Prabowo menilai yang menghambat dunia usaha akan dikaji ulang sejumlah peraturan.
Kepastian di dunia usaha perlu dibutuhkan para pengusaha dan nelayan.
Namun, sejumlah gebrakan politisi Partai Gerindra ini justru menuai kontroversi.
Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia terbit di era Susi Pudjiastuti.
Susi Pudjiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019
Larangan ekspor benih lobster juga sudah masuk daftar Edhy untuk direvisi, dikutip Kompas.com.
Menurut Edhy, larangan lobster banyak merugikan nelayan.
Mantan anggota Komisi IV DPR ini mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tersebut.
Edhy mengatakan sangatlah tinggi angka penyeludupan benih lobster.
Lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan daripada jadi selundupan yang tak menguntungkan negara.
Edhy menyebut akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster dengan membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur.
