Pukat UGM Terkait Yasonna Ikutan Konpres PDI-P:Bukan Lagi Urus Golongan Sendiri

"Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah kepemimpinan Yasonna. Informasi lintas-batas imigrasi Harun Masiku sekarang sedang dipertanyakan," katanya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai ikut serta Menkumham dalam pembentukan tim tersebut tanpa sadar ikut menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Peran ganda ini tentu merugikan citra pemerintah sehingga terkesan ditarik kedalam pusaran kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku, kader PDI-P, dan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU," kata Donal kepada Kompas.com.

Meski hadir atas nama anggota partai, jabatan Menkumham tetap melekat pada pribadi Yasonna.

Sehingga menurut Donal, terjadinya tumpang tindih peran yang dapat merugikan pemerintahan dalam kasus yang terjadi saat ini.

Pernyataan serupa juga terlontar dari Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Oce Madril.

Menurutnya, partisipasi Yasonna tidak diperlukan dalam persoalan yang sifatnya individu, dan bukan institusi pemerintah.

Ketika ditanya terkait keterlibatan Menkumham, KPK tidak banyak berkomentar.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan semua orang berhak ikut konferensi pers tim hukum PDI-P.

"KPK tidak masuk ke wilayah perdebatan soal itu," ujar Ali pada Kompas.com

Menurutnya, KPK hanya fokus untuk menangani berkas perkara kasus tersebut.

"KPK dalam bekerja selalu mengedepankan aturan hukum yang ada dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga saya kira tidak perlu dikhawatirkan soal adanya tim hukum tersebut," katanya.

Dikutip dari Kompas.com, PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh I Wayan Sudirta.

Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku.