Mentan Syahrul Paparkan Terobosan Majukan Pertanian

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Syl) menegaskan fokus kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di awal tahun 2020 diarahkan pada peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian untuk kesejahteraan petani.

“Untuk Pertanian Maju, Mandiri, Modern demi kesejahteraan petani, maka dibutuhkan akselarasi yang cepat di awal Januari untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dengan target realisasi anggaran per triwulan adalah 45 persen, 60 persen, 80 persen dan 100 persen," ujar Mentan Syahrul saat membuka Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Margo Hotel, Depok, Jawa Barat, Senin (13/1/2020).

Baca: Mentan Lepas Ekspor Sayur Asal Jawa Barat ke Berbagai Negara

Selain itu mantan Gubernur Sulsel dua periode ini juga menyebutkan panen raya akan dimulai dari bulan Maret -April seluas 5 juta hektar, dimana semua agenda sudah harus dipersiapan.

Selain panen, Kementan selanjutnya fokus pada penyerapan gabah sehingga harga gabah petani tidak anjlok atau memberikan keuntungan pada petani.

"Penyerapan gabah tetap jalan, tetapi kita fiks dari panen raya itu akumulasi ada di Maret, April. Oleh karena itu agenda kita sudah siap disitu, sehingga hasilnya dinikmati pada saat panen nanti,"ujarnya.

Dihadapan ratusan peserta dari seluruh Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupten se-Indonesia, Mentan pun menekankan pentingnya peranan pertanian dan perangkatnya untuk kehidupan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, ia mengecam dan mengajak semua pihak untuk melawan tindakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan peruntukan lainya yang menghilangkan lahan pertanian.

“Ada 267 juta penduduk Indonesia ada ditangan kita, yang harus dipenuhi pangannya. Apa yang mereka makan tergantung kerja keras dan yang kita hasilkan. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main, karna ini menyangkut harga diri bangsa kita. Persoalan alih fungsi lahan harus kita lawan secara bersama-sama," ungkapnya.

"Sanksi bagi pelaku ahli fungsi lahan jika dilakukan perseorangan adalah ancaman penjara 5 tahun. Jika dilakukan korporasi dikenakan sanksi 7 tahun penjara," tegas Syahrul.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan fokus program Kementan di tahun 2020 pun yakni membangun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Plus yang berbasis digital, atau Kostratani (Komando Strategis Pertanian).

Pasalnya, penyuluh adalah ujung tombang pembangunan pertanian modern sehingga keberhasilan pertanian dilakukan dari lapangan.

"Selain peningkatan produksi, Kementan juga fokus menciptakan pengusaha milenial. Petani harus berperan penuh dari hulu ke hilir yakni mulai tanam, produksi, petik dan pemasaran dilakukan sendiri hingga ke tingkat ekspor," terangnya.

Melalui Rapat Kerja ini, Syahrul pun menegaskan jika kementerian yang dipimpinnya berkomitmen membangun sinergitas untuk menuntaskan persoalan rawan pangan yang berada di 88 kabupaten.

Pemenuhan pangan merupakan tugas negara sehingga menjadi keharusan untuk dituntaskan sehingga sektor pertanian semakin nyata berkontribusi membangun kesejahteraan rakyat.

"Daerah rawan pangan ada 88 kabupaten, Kementan akan lakukan intervensi langsung untuk menanggulangi permasalahan itu. Kita perkuat apa yang kita miliki," tegasnya.

Strategi Memajukan Pertanian