Senin, 29 September 2025

Kasus Asabri

Dugaan Korupsi di PT Asabri Diperkirakan Rp 10 Triliun Lebih, Ini Kata Polri, KPK hingga Erick Tohir

Isu tindak korupsi kembali terjadi di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT ASABRI.

Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Daryono
Kompas.com/Devina Halim/Tribunnews.com/Instagram @Ericktohir
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Menteri BUMN Erick Tohir 

TRIBUNNEWS.COM  - Isu tindak korupsi kembali terjadi di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Padahal baru-baru ini masalah gagal bayar di perusahaan BUMN lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum terselesaikan. 

Kini, isu korupsi di PT ASABRI tersebut muncul menindih kasus Jiwasraya.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima informasi terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami belum punya info tentang ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, dilansir Kompas.com , Jumat (10/1/2020).

Sebelumnya, isu tindak korupsi di PT Asabri ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud MD menyebut, kasus korupsi di PT Asabri diprediksi mencapai di atas Rp 10 triliun.

Nilai korupsi Asabri tersebut sangat fantastis, tak kalah dengan kasus gagal bayar Jiwasraya.

Atas hal tersebut, Nawawi menanggapi akan mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kasus ini.

"Tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini," kata Nawawi.

Nawawi mengatakan pihaknya akan mencari tahu informasi melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan sumber-sumber yang lainnya.

Wakil Ketua KPK tersebut akan melakukan tindak penyelidikan apabila pengumpulan data yang dilakukan KPK lengkap.

"Kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dngan penyelidikan. Namanya juga Komisi 'Pemberantasan' Korupsi, lucu kan kalau cuman dikumpulin datanya terus dipendam," ujar Nawawi.

Tanggapan Polri

Masih dalam Kompas.com, sementara itu, Polri mengaku belum mengetahui lebih lanjut instansi mana yang akan menangani kasus Asabri tersebut.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan