23 Menteri Jokowi Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Dalam Pasal 5 butir 3 UU No. 28 tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 11 menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, batas waktu pelaporan jatuh pada 20 Januari mendatang.
"Jadi, untuk LHKPN terkait dengan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, sampai saat ini sudah lapor itu sekitar 26 persen atau sekitar 11 menteri," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020).
Baca: ICW: KPK Harus Bongkar Keterlibatan Seluruh Aktor dalam Kasus Jual Beli PAW dari PDIP
Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri ditambah 11 wakil menteri. KPK, kata Ipi, mengimbau kepada para menteri agar segera melaporkan harta kekayaan masing-masing.
Pasalnya, batas waktu pelaporan adalah tiga bulan sejak para menteri dilantik atau 20 Januari 2020.
"Kami imbau sekali lagi agar bisa dilakukan pelaporan segera," tandasnya.
Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Baca: KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Harus Lapor Harta Kekayaan Periodik
Dalam Pasal 5 butir 3 UU No. 28 tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.
