Jumat, 3 Oktober 2025

Laut Natuna Diklaim China

Natuna Diklaim China, Luhut: Mereka Sudah Kurangi Nelayannya dan Tak Ada Niat Kelahi

Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia adanya kapal nelayan dan coast guard China memasuki wilayah perairan Natuna.

Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung pernyataan sejumlah menterinya dinilai sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.

"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi, dilansir kanal YouTube KompasTV.

 Jokowi sebelumnya memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, teritorial negara kita," ujarnya.

Tanggapan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews.

Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."

"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved