Kepala BNPB Berharap Presiden Terbitkan Inpres Wajibkan Pemerintah Daerah Miliki Rencana Darurat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal kewajiban pemerintah daerah memiliki rencana darurat (contingency plan).

"Beliau tugaskan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung) untuk percepat. Mudah-mudahan dengan usulan tadi, bisa lebih dipercepat," ujar Doni Monardo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca: 5 Orang Meninggal Dunia dan 149.537 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Kota Bekasi

Menurutnya, dengan adanya Inpres tersebut kepala daerah wajib menyusun rencana darurat.

Terlebih Indonesia memiliki potensi bencana kemarau, kebakaran hutan, banjir, dan longsor yang dapat menimbulkan korban jiwa.

"Rencana itu jadi rujukan dan bukan hanya daerah tapi juga unsur pusat di daerah ikut dalam program. Ada TNI, Polri, ada kantor wilayah kementerian/lembaga bisa satu paket," kata Doni Monardo.

"Jadi kalau ada informasi kekeringan, bisa menjadi satu tim terintegrasi, ada info terkait cuaca ekstrim langkah-langkah lebih awal, kesiapsiagaan lebih tinggi," sambung Doni.

Baca: Update Korban Jiwa Akibat Banjir di Jabodetabek, BNPB: 43 Orang Meninggal

Menurutnya, beberapa pemerintah daerah sudah ada yang membuat rencana darurat, tetapi banyak juga yang belum melakukannya.

Karena itu, Inpres sangat diperlukan untuk mewajibkan pemerintah daerah memiliki rencana darurat.

"Kenapa ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak buat, karena BPBD unsur daerah bukan instansi vertikal BNPB tapi instansi Pemda. Jadi tidak punya kekuatan perintahkan, kalau ada Inpres kita gunakan," tutur Doni.

409.000 jiwa mengungsi akibat banjir dan longsor di Jabodetabek

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data korban banjir dan longsor di wilayah Jabodetabek, Jumat (3/1/2020) pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan data yang dihimpun BNPB warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya mencapai 409.000 jiwa.

Adapun total korban meninggal dunia mencapai 51 orang.

Data ini dihimpun BNPB per-Kamis, 2 Januari 2020 pukul 22.00 WIB.

Baca: Pemprov DKI Gandeng 21 Mitra Tanggulangi Bencana Banjir Jakarta Selama 6 Bulan

BNPB menambahkan data manifest tersebut dengan data korban banjir besar yang melanda Lebak, Banten.

Dari data itu, warga terdampak bencana yang paling banyak adalah wilayah Kota Bekasi dengan total 366.274 jiwa.

Selanjutnya, di susul oleh Kabupaten Bogor dan Jakarta Timur yang masing-masing 13.230 dan 9.122 jiwa.

Baca: Media Internasional Soroti Banjir di Jakarta

Sedangkan jumlah korban jiwa terbanyak ada di Kabupaten dan Kota Bogor yang masing-masing terdapat 11 korban jiwa.

Demikian data dilaporkan dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dari berbagai sumber BPBD dan Dinas Terkait.

Adapun rekapitulasi data dampak banjir dan longsor dapat dilihat selengkapnya di https://bnpb.go.id/update-warga-terdampak-banjir-dan-longsor-jabodetabek-capai-409-ribu-kota-bekasi-paling-banyak