Politikus PPP: ICW Pakai Paradigma Su'udzon Sebut Kehancuran KPK Disponsori Jokowi
Lebih lanjut dia memberikan catatan untuk pimpinan yang baru KPK. Dia meminta pimpinan KPK mulai bekerja di atas keraguan terhadap integritas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan wajar Indonesia Corruption Watch (ICW) memakai paradigma "suudzon" atau prasangka negatif terhadap Pemerintah dan DPR dalam menilai kondisi terkini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Itulah, menurut Sekjen PPP ini, pandangan LSM.
"Apa yang disampaikan ICW hal yang lumrah saja sebagai pandangan LSM. Kalau pandangan ICW justru sama dengan Pemerintah dan DPR maka itu malah baru luar biasa," ujar Arsul Sani kepada Tribunnews.com, Senin (30/12/2019).
"LSM seperti ICW wajar saja sudut pandangnya dikembangkan dari paradigma "suudzon" atau prasangka negatif, Pemerintah dan DPR tidak serius atau bahkan melakukan impunitas terhadap kasus-kasus korupsi tertentu," jelasnya.
Menurut dia, masih terlalu dini, jika ICW langsung menilai negatif terhadap pimpinan baru KPK.
"Nanti perjalanan waktu yang akan membuktikan apakah yang diyakini ICW itu benar atau tidak. Termasuk pimpinan KPK punya kewajiban untuk membuktikan sebaliknya," tegasnya.
Baca: Tim Advokasi Novel Baswedan Nilai Ada Upaya Mengaburkan Kasus Penyerangan Terhadap Novel
Baca: Firli Bahuri Bantah Jokowi Gerus Independensi KPK Lewat Perpres
Baca: Pakar Hukum Pidana UI Sebut Sulit Ungkap Kasus Novel Baswedan: Bisa Saja Ini Bukan Pelaku Sebenarnya
Baca: Perkembangan Kasus Novel Baswedan, Saut Situmorang: Percaya Penegakan Hukum akan Berjalan
Lebih lanjut dia memberikan catatan untuk pimpinan yang baru KPK. Dia meminta pimpinan KPK mulai bekerja di atas keraguan terhadap integritas mereka.
"Buktikanlah dengan melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi baik pencegahan maupun penindakan secara optimal. Khusus untuk penindakan maka ungkaplah kasus korupsi besar dengan pola case building. Dan jangan sekedar mencari tepuk tangan publik hanya dengan operasi-operasi tangkap tangan," harapnya.
Sebelumnya ICW merilis Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019.
Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, 2019 ini merupakan tahun terburuk bagi pemberantasan korupsi.
Dirinya menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR menjadi sponsor kehancuran KPK pada tahun ini.
"Kita menilai ini tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," ujar Kurnia di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).
Kurnia beralasan bahwa pemerintah dan DPR telah meloloskan pimpinan KPK yang dinilainya bermasalah. Menurut Kurnia, KPK saat ini memiliki para pimpinan yang terburuk sepanjang sejarah.
Dirinya mempermasalahkan proses seleksi para pimpinan KPK yang menurutnya tidak mencerminkan nilai integritas.
"Istana dan DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang kita nilai paling buruk sepanjang sejarah KPK," tutur Kurnia.
Kurnia menilai sosok Ketua KPK Firli Bahuri juga bermasalah karena menjadi terduga pelanggar kode etik.
"Terkait dengan rekam jejak, istana san DPR berhasil untuk meloloskan figur terduga pelanggar kode etik, bahkan orang itu sekarang duduk menjadi ketua KPK," pungkas Kurnia.(*)
