Keluarga Jokowi Terjun ke Politik
Isu Jokowi Bangun Dinasti Politik Mendapat Bantahan dari Politisi PDIP hingga Gibran
Isu dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi mendapat bantahan dari berbagai pihak. Isu muncul sejak Gibran dan Bobby maju di Pilkada 2020.
Menurutnya, rakyatlah yang akan menguji dan menentukan pantas tidaknya Gibran menjadi pemimpin Kota Bengawan.
"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujarnya.
Trimedya juga menyandingkan situasi Gibran saat ini dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat AHY bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, dirinya gagal meraih kemenangan.
Trimedya menyebut menjadi anak mantan orang nomor satu di Indonesia tidak menjamin AHY menang.
Demikian pula pada Gibran, Trimedya menyebut jika masyarakat memilih, tandanya Gibran mumpuni.
"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Tak Ada Keistimewaan
Selain itu dilansir Kompas.com, Trimedya juga menjamin tak ada keistimewaan dari partai untuk Gibran.
"Enggak ada keistimewaan," ujar Trimedya setelah mengikuti diskusi publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Trimedya menyebut tidak diistimewakannya Gibran oleh PDIP telah terkonfirmasi langsung dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto.
Trimedya menyebut hal itu terlihat dari proses pendaftaran bakal calon Wali Kota Solo ke Kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019) lalu.
Gibran hanya diterima pejabat struktural partai saat mendaftarkan diri.
Saat itu, Bambang Wuryanto tengah berada di Jakarta untuk mengikuti agenda rapat fraksi PDIP di DPR.
"Buktinya beliau (Bambang Wuryanto) Ketua DPD, (jika) berikan keistimewaan yang menerima Ketua DPD dong. Itu kehormatan anak presiden dan diberikan pada struktur partai yang lain yang menerima, Bambang di Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
