Sri Mulyani: Utamakan Dialog untuk Antisipasi Eksklusivitas Kelompok Agama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan upaya berdialog dengan jajaran pegawai di Kementerian Keuangan untuk mengatasi ekslusivitas kelompok agama tertentu.

Dia mengaku pernah berdialog dengan sekitar 280 eselon II dan seluruh eselon I membahas mengenai ekslusivisme dan intolerasi di Kementerian Keuangan.

"Kami membuat dialog lebih dari 280 eselon II dan seluruh eselon I. Saya tidak menyampaikan radikalisme, tetapi menyampaikan ekslusivisme dan intoleransi di Kementerian Keuangan yang sudah mulai kelihatan dan ganggu kerekatan," kata dia, saat acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertema "Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju" di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).

Sebelum berdialog dengan jajaran pegawai, dia mengaku banyak bertukar padangan dengan sejumlah tokoh, diantaranya, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno.

Dia menilai dialog dengan jajaran pegawai lebih baik daripada hanya sekedar mengeluarkan Surat Edaran ataupun memberikan instruksi.

"Bicara ideologi dan intoleransi itu tidak bisa cuma pakai Surat Edaran dan instruksi menteri. Perlu conversation atau dialog," kata dia.

Upaya menggelar dialog itu dilakukan, karena dia melihat muncul praktek-praktek untuk melaksanakan ajaran agama cenderung ekslusif. Dia mencontohkan ekslusivitas itu seperti cara berpakaian dan cara beribadah.

"Padahal, kita itu hidup di masyarakat majemuk. Karena mereka satu jenis cenderung homogen, sehingga mereka tidak toleran. Kalau semakin tidak toleran lama-lama ekslusif, intoleran dan paling ujung radikal. Jadi dia merasa comfortabel," kata dia.

Padahal, dia menambahkan, Kementerian Keuangan yang terdiri dari 87 ribu pegawai itu adalah organ perekat bangsa.

"Tidak hanya mengelola bangsa, tetapi merekrut elemen masyarakat dari semua Suku, Ras, Agama. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan profesionalisme, kompetensi, dan integritas dengan tugas nasional sebagai perekat bangsa," tambahnya.