Profil Syamsudin Haris Seorang Peneliti LIPI yang Jadi Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik posisi Dewan Pengawas KPK di Istana Kepresidenan, Jumat (20/12/2019).

Dilansir melalui siaran langsung Kompas.com, para calon Dewas KPK yang akan dilantik Presiden Jokowi sudah hadir sejak pukul 14.30 WIB.

Berikut deretan nama Dewas KPK yang sudah diumumkan, di antaranya:

1. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung

2. Albertina Ho - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

3. Syamsuddin Haris - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

4. Harjono- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi

5. Tumpak Hatarongan Panggabean - Mantan Wakil Ketua KPK (2003-2007)

Ada nama Syamsuddin Haris, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menjadi Dewas KPK.

Dilansir dari website resmi lipi.go.id, Syamsuddin adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Ia merupakan Profesor Riset bidang perkembangan politik Indonesia dan doktor ilmu politik yang juga menjabat Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Syamsuddin lahir di Bima (NTB) pada 9 Oktober 1957.

Suami dari Rochmawati itu, menjadi peneliti bidang sosial-budaya pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

Dari pernikahannya, ia dikaruniai dua orang puteri, Ayu Susanti Aditya dan Diah Fanny Amalia.

Selain menjadi peneliti, ia juga menjadi seorang dosen.

Ia mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik pada FISIP Unas, dan Program Pasca-Sarjana Komunikasi pada FISIP UI

Syamsuddin merupakan lulusan sarjana dari FISIP Universitas Nasional.

Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister dan Doktornnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), UI.

Ia juga aktif dalam organisasi profesi kalangan sarjana/ahli politik, yakni Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Syamsuddin juga sempat menjadi Sekjen Pengurus Pusat AIPI periode 2008-2011.

Sebagai seorang peneliti, Syamsuddin telah menulis sejumlah buku, puluhan artikel di jurnal, dan lebih dari seratus kolom di media cetak.

Bahkan buku yang ia tulis, pernah mendapatkan penghargaan sebagai Buku Terbaik bidang ilmu-ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama.

Buku yang ditulis berjudul Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (LP3ES, 1995).

Ia sudah menjadi peneliti pada Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI sejak 1985.

Tak hanya itu, ia juga aktif menulis di blog pribadinya yang di-publish di  syamsuddinharis.wordpress.com

Syamsuddin Haris memfokuskan perhatian, minat dan kajian dalam masalah pemilu, partai politik, parlemen, otonomi daerah, dan demokratisasi di Indonesia.

Berikut daftar riwayat jabatannya:

Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995)

Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998)

Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000)

Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001)

Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003)

Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004)

Anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh (2006)

Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007)

Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007).

Seperti diketahui, Dewas KPK yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK.

Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Tugas dewan pengawas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ihsanuddin)