Program Pengganti UN, Pengamat: Kemendikbud Jangan Ulang Kesalahan, Membuat Ujian Nasional 2.0

Perubahan program pendidikan dari Nadiem Makarim itu, Budi Trikorayanto mengatakan pasti lebih baik, karena sudah dilakukan beberapa kajian.

"Saya kira setiap perubahan sudah melalui kajian-kajian, dan pasti itu lebih baik," ujar Budi di Studio Menara Kompas, Rabu (11/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut Budi, program pengganti UN itu bertujuan untuk memberi kemerdekaan untuk guru dan dunia pendidikan.

"Lebih baik, karena ini dalam rangka untuk memerdekakan guru dan pendidikan," jelasnya.

Budi menyebut, dengan adanya pelaksanaan UN, guru dan pihak sekolah hanya fokus mempersiapkan UN saja.

"UN itu selama ini sudah membuat disorientasi pendidikan, sehingga guru dan sekolah fokusnya hanya ke UN," katanya.

Saat UN masih menjadi syarat kelulusan beberapa tahun yang lalu, menurut Budi, pelaksanaan UN waktu itu menjadi politik pendidikan.

"Apalagi ketika UN menjadi tolak ukur kelulusan, dan itu menjadi politik pendidikan daerah," lanjut Budi.

"Harusnya melihat UN itu bagian dari standar penilaian," imbuhnya.

Sementara, Nadiem Makarim menegaskan, perencanaan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sudah sesuai standar.

Sehingga Nadiem Makarim dengan tegas menyampaikan di hadapan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Komisi X, bahwa keputusan itu ada landasannya.

"Mohon diyakinkan bahwa Kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini, tanpa ada basisnya, tanpa ada standarnya," ujar Nadiem Makarim di Ruang Rapat DPR Komisi X, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Nadiem menjelaskan, program tersebut disusun oleh Kemendikbud berdasarkan inspirasi dari program asesmen seluruh dunia.

"Kita telah menarik inspirasi dari berbagai Asesmen dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia," jelas Nadiem.

Kemendikbud telah bekerja sama dengan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).