Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi Akan Tandatangani Perpres Pembentukan Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru
"Akan segera di Perpres kan, ketuanya belum. Tapi tidak selamanya aparatur sipil negara dan tidak selamanya juga profesional," ucapnya
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru, mengingat proses di tingkat kementerian sudah selesai.
"Akan segera di Perpres kan, ketuanya belum. Tapi tidak selamanya aparatur sipil negara dan tidak selamanya juga profesional, sedang dibahas calon-calonnya, secepatnya ditentukan," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Baca: Awal Tahun Depan, Pemerintah Mulai Bangun Jalan di Ibu Kota Baru
Menurut Suharso Monoarfa, kepala badan otorita nantinya setingkat menteri dan memiliki kewenangan mempersiapkan pembangunan serta proses pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.
"Kenapa dibentuk badan otorita karena menyangkut kewenangan atas lahan dan supaya pembangunan tersentral dengan baik secara administrasai, terutama kewenangan atas lahan manakala itu dibuat suatu kerja sama atau KPBU dengan pihak ketiga," papar Suharso Monoarfa.
Ia menjelaskan, badan otorita ini nantinya akan menangani 256 ribu haktare lokasi ibu kota baru, di mana pada area tersebut terdapat kawasan khusus seluas 56 ribu haktare.
"56 ribu hekatare ini tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan, nantinya akan diurus oleh manajer kota," tutur Suharso Monoarfa.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk belajar dari pengalaman negara lain yang telah memindahkan lokasi ibu kota.
"Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal, ini jangan," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta.
"Kemudian sepi, ini juga jangan. Lalu yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, juga tidak," sambung Jokowi.
Menurut Jokowi, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur jangan hanya dilihat sekadar memindahkan lokasi kantor pemerintahan, tetapi harus ada transformasi budaya, sistem kerja, dan basis ekonomi.
"Sehingga saya sampaikan sebelum kita pindah, sistemnya sudah ter-install dengan baik. Artinya bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi," tutur Jokowi.
Baca: Sebut Minim Pengakuan, Kadin Kaltim Minta Pengusaha Lokal Dilibatkan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
Jokowi menjelaskan, ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya sebagai langkah pemerintah menuju transformasi semua sektor dari persoalan ekonomi hingga sumber daya manusia sesuai perkembangan zaman.
"Kita akan memiliki penanda, bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy dengan dibangunnya klaster-klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi," papar Jokowi.
