Sabtu, 4 Oktober 2025

Erick Thohir Bersihkan BUMN

Beri Edukasi Generasi Milenial, Erick Thohir: Berharap Mereka Menjadi Pemimpin di Masa Depan

Selain melakukan kajian ulang terhadap seluruh perusahaan BUMN, Erick Thohir juga memberikan edukasi kepada generasi milenial.

Editor: Fathul Amanah
Tangkap Layar YouTube KompasTV
Tangkap Layar YouTube KompasTV Menteri BUMN Erick Thohir dan Generasi Milenial 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap generasi milenial dapat menjadi pemimpin BUMN di masa depan.

Selain melakukan kajian ulang terhadap seluruh perusahaan BUMN, Erick Thohir juga memberikan edukasi kepada generasi milenial.

Melalui edukasi tersebut, mantan CEO Inter Milan itu berharap adanya perubahan di Kementerian BUMN.

"Siap merekrut generasi milenial untuk bergabung, tidak hanya di Kementerian BUMN tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN," tegas Erick yang Tribunnews kutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).

Ia juga menyampaikan harapannya agar direktur utama di BUMN nantinya berusia muda.

"Wamen saya Pak Tiko saja lebih muda dari saya. Kami coba ada upgrade-upgrade hal-hal seperti itulah," tuturnya.

Sebelumnya, BUMN tengah mengkaji ulang ketentuan rangkap jabatan direksi dan komisaris.

Hal itu menjadi salah satu target utama setelah Erick Thohir mengetahui sejumlah direksi di perusahaan, ternyata menjadi komisaris pada lebih dari enam anak perusahaan.

Terkait rangkap jabatan di tubuh BUMN, beberapa tokoh memberikan tanggapannya.

Berikut beberapa tokoh yang memberikan tanggapan terkait rangkap jabatan di BUMN

Arif Budimanta Mempertanyakan Rangkap Jabatan di BUMN

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta mempertanyakan soal rangkap jabatan yang terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan, rangkap jabatan di BUMN bukan tidak diperbolehkan.

"Going concern-nya apa? Kemudian dia menunjang enggak induknya?" tanyanya.

Arif menuturkan saat ini sedang dilakukan proses evaluasi secara keseluruhan terhadap anak-anak usaha dan cucu-cucu perusahaan terkait rangkap jabatan yang diperbincangkan publik.

Ia menyebutkan kebijakan moratorium bagus untuk BUMN ke depannya.

"Moratorium bagus untuk membentuk anak usaha atau pun cucu perusahaan. Kemudian dua atau tiga terkait dengan going concern," tegasnya.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta
Tangkap Layar YouTube KompasTV Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Tanggapan Kabag Protokol dan Humas BUMN Ferry Andrianto

Ferry Andrianto menuturkan, pada prinsipnya rangkap jabatan tidak dilarang dan bukan hal tercela.

"Yang menjadi perhatian kita bersama termasuk masyarakat, kejadian kemarin itu. Besar ataupun jumlah direksi itulah yang menjadi catatan," tutur Ferry.

Ia juga mempertanyakan mengapa ada banyak sekali rangkap jabatan oleh satu orang pejabat.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Ferry Andrianto Kabag Protokol dan Human Kementerian BUMN
Tangkap Layar YouTube KompasTV Ferry Andrianto Kabag Protokol dan Human Kementerian BUMN (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Ferry juga menuturkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyampaikan soal rangkap jabatan.

Berdasarkan penjelasannya, Erick Thohir tidak mempermasalahkan rangkap jabatan apabila terkait optimasi pengawasan.

Rangkap jabatan itu tidak menjadi masalah apabila hanya dua atau tiga anak perusahaan.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia Ari Ashkara selama membuat kaget banyak pihak.

Para peneliti buka suara terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Askhara.

Tanggapan dari Peneliti INDEF Berly Martawardaya

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan apa yang dilakukan Ari adalah tindakan yang tidak memiliki rasa keadilan.

Ia tidak memungkiri mengawasi anak perusahaan merupakan salah satu tugas direktur utama.

Kendati demikian, jabatan komisaris pada anak usaha Garuda Indonesia yang dirangkapnya itu merupakan contoh hal yang tidak bijak.

Diwartakan TribunBisnis, pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN' yang digelar di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

"Tentu saja fungsi dirut mengawasi anak perusahaan itu ada, tapi apakah itu perlu jadi komisaris? Apakah perlu sebanyak itu? Ini tidak menyentuh rasa keadilan di masyarakat," ujar Berly.

Ia pun memprediksi kondisi perekonomian akan lesu hingga 2020, sehingga keputusan untuk rangkap jabatan itu akan membuat publik bertanya.

"Tahun ini dan tahun depan ekonomi kita akan lebih lemah, melihat ada pimpinan yang rangakp jabatan begitu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya 'itu gajinya berapa ya'," jelas Berly.

Ketua Tim Ahli Menteri PAN-RB, Indra Jaya Piliang, Dosen UI dan Ekonom INDEF, Berly Martawardaya, serta Dosen Senior UI dan Pakar Softskill, Taufik Baharudin (kiri ke kanan) menjadi pembicara pada rilis hasil survey Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI, di gedung Pasca Sarjana UI, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015). Survey rapor awal tahun yang bertemakan Menakar kinerja Jokowi-JK dalam evaluasi mahasiswa UI, menghasilkan kinerja pemerintahan Jokowi masih rendah dan lebih dari 70 persen responden menginginkan menteri yang kinerjanya tidak baik harus diganti. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Tim Ahli Menteri PAN-RB, Indra Jaya Piliang, Dosen UI dan Ekonom INDEF, Berly Martawardaya, serta Dosen Senior UI dan Pakar Softskill, Taufik Baharudin (kiri ke kanan) menjadi pembicara pada rilis hasil survey Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI, di gedung Pasca Sarjana UI, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015). Survey rapor awal tahun yang bertemakan Menakar kinerja Jokowi-JK dalam evaluasi mahasiswa UI, menghasilkan kinerja pemerintahan Jokowi masih rendah dan lebih dari 70 persen responden menginginkan menteri yang kinerjanya tidak baik harus diganti. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Bahkan bisa menimbulkan kesenjangan sosial.

Hal ini tentunya menjadi tugas Kementerian BUMN dalam membenahi perusahaan yang berada di bawah naungannya.

"Hingga menimbulkan kecemburuan sosial yang cukup tinggi," kata Berly.

Selain dirut, Ari Ashkara sebelumnya juga menjabat sebagai komisaris pada sejumlah anak dan cucu usaha Garuda Indonesia.

Untuk anak usaha, ia menjabat Komisaris Utama PT. Citilink Indonesia serta Komisaris Utama PT. GMF AeroAsia.

Kemudian cucu usaha, mulai dari Komisaris Utama PT. Aerofood Indonesia, Komisaris Utama PT. Garuda Logistik & Komersil, Komisaris Utama PT. Garuda Indonesia Air Charter serta Komisaris Utama PT. Garuda Tauberes Indonesia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Fitri Wulandari)

 
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved