Nadiem Makarim Tegaskan Program Pengganti UN Sesuai Standar, Menarik Inspirasi Asesmen Seluruh Dunia

Retno mengungkapkan, jika penggantian UN itu diterapkan, maka untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan sistem pendidikan berdasarkan logika siswa.

Penerapan sistem pendidikan berdasarkan logika ini, menurut Retno lebih bagus.

"Tetapi pendidikan di Indonesia, pertama kalinya nalar itu dihargai, bahkan nalar itu didorong, ini bagus," jelasnya.

Namun, Retno menyebut program penggantian UN itu harus sesuai dengan kondisi sekolah di Indonesia, terutama para guru.

"Problem-nya adalah, niat yang bagus ini harus melihat kondisi lapangan," ungkap Retno.

"25 tahun dari hasil riset, menunjukan bahwa guru-guru Indonesia itu mengajar dengan tidak berubah selama 25 tahun terakhir," jelasnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya syafii Maarif meminta pemerintah mengkaji ulang program penggantian ujian nasional (UN) yang akan diterapkan pada 2021.

Buya Syafii Maarif meminta penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, diputuskan dengan hati-hati.

"Harus hati-hati, tidak segampang itu," ujar Buya Syafii Maarif di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12/2019).

Alasan dari Buya Syafii itu, menurutnya di setiap sekolah ada pelaksanaan ujian.

Sehingga ia berharap penggantian ujian nasional itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

"Artinya ditinjau dari segala perspektif ya, sebab dimana-mana ujian sekolah ada," kata dia.

Menurut Buya, jika pelaksanaan ujian nasional benar-benar diganti, maka siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh lagi.

"Nanti kalau tidak begitu, para siswa itu tidak sungguh-sungguh lagi," imbuhnya.

Buya Syafii berharap Nadiem Makarim tidak buru-buru memutuskannya.

Menurutnya, sebaiknya program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter itu dikaji kembali.

"Jangan tergesa-gesa, dikaji ulang secara mendala," tegas Buya.