Selasa, 30 September 2025

Penghapusan Ujian Nasional

Ujian Nasional Dihapus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Setuju: UN Sudah Jadi Momok, Hapus Saja!

Kebijakan penghapusan ujian nasional oleh Nadiem Makarim disambut baik KPAI. KPAI menyebut UN telah menjadi momok bagi siswa.

KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA - Dok. Kemendikbud
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti dan Mendikbud Nadiem Makarim. - Ujian Nasional Dihapus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Setuju: UN Sudah Jadi Momok, Hapus Saja! 

Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyampaikan hal tersebut di depan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.

Nadiem menyebut dengan perubahan ini justru lebih membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem Makarim
Nadiem Makarim (dok. ICANDO)

Nadiem mengungkapkan penerapan pembelajaran yang bukan sekedar penghafalan semata harus mulai dilakukan sekolah jika sistem ujian baru sudah diterapkan.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia.

Tes asesmen kompetensi dan survei karakter menurut Nadiem tidak berdasar pada mata pelajaran.

Namun tes tersebut berdasar pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia.

Tanggapan Anies Baswedan

Dilansir Kompas.com, Anies tidak memberikan komentar karena menghormati kebijakan Nadiem Makarim.

"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019).

Menurut Anies, secara etika tidak layak seorang Gubernur mengomentari kebijakan seorang Menteri.

"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin mengahargai etikanya ya begitu," ujar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato pada acara Awarding Night Padmamitra+ Awards 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). Padmamitra Awards merupakan penghargaan pemerintah terhadap badan usaha yang telah menyelenggarakan CSR di bidang kesejahteraan sosial. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan