Tagar Rocky Gerung Menghina Presiden Trending Twitter, Ini Ucapan Pemicunya Saat Tampil di ILC
Tagar Rocky Gerung menghina presiden trending twitter hari ini Rabu (4/12/18). Sebanyak 7 ribu cuitan menggunakan tagar Rocky Gerung Menghina Preside
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Tagar Rocky Gerung menghina presiden trending twitter hari ini Rabu (4/12/18).
Sebanyak 7 ribu cuitan menggunakan tagar Rocky Gerung Menghina Presiden.
Berikut cuitan netizen:
Tapi saya pesimis, kasus "Kitab Suci Fiksi" saja mandeg.
@danipurba10: Si Rocky itu manusia ya ? Kek nya dia buat ulah mulu . Yang semestinya makhluk seperti dia harus di keluarin dari Indonesia ini. Taunya Menghina mulu. Buat karya dong kaya gue ini. Bagi2 temen yg mau dibuatin spt ini , dm yah
#RockyGerungMenghinaPresiden
@NaufalTuyey: Ingat pa presiden ,jadi pemimpin itu harus siap di benci tapi tidak siap membenci ,,sampai sini paham. #RockyGerungMenghinaPresiden.
@rockygerung ini. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan ucapannya tapi tagar #RockyGerungMenghinaPresiden justru menghina akal sehat kita sendiri.
@kurindu_: Tolong sebelum menindak Roky Gerung, periksa dulu itu presiden yang di hina (menurut kalian) apakah memang benar beliau(presiden) berperilaku pancasilais dan bisa menjabarkan arti dan penafsiran dari pancasila atau tidak??
#RockyGerungMenghinaPresiden
Diketahui sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyebut presiden Jokowi tidak mengerti pancasila.
Hal itu ia ucapkan saat menjadi pembicara di ILC selasa (3/12/18) dengan tema Maju Mundur Izin FPI.
Mulanya, Rocky Gerung mengaku akan membuat pernyataan yang viral.
"Saya cari isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini,"kata Rocky Gerung setelah diberi kesempatan oleh Karni Ilyas.
Lalu Rocky Gerung menyebut bahwa negara menerapkan standar ganda soal izin ormas.
"FPI akhirnya jadi kasus bahan uji bagi negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia. Unik karena tadi Haikal Hassan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara," ujarnya.
Rocky Gerung lantas menyebut pemerintah ngaco dalam membuat aturan untuk ormas.
"Memang betul, karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasih syarat kontroversi lagi, ormas harus berideologi negara. Loh? di depan dibilang nggak perlu, di belakang dibilang perlu, Itu kan dua hal yang ngaco logikanya," ujarnya.
