Komisi VIII DPR Bahas Permasalahan Haji Bersama Para Kepala UPT Asrama
Agenda rapat hari ini yakni membahas permasalahan yang dialami UPT Asrama Haji untuk meningkatkan pelayanan haji tahun 2020
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dan para Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji, Rabu (4/12/2019).
Agenda rapat hari ini yakni membahas permasalahan yang dialami UPT Asrama Haji untuk meningkatkan pelayanan haji tahun 2020.
Baca: INSA Sampaikan Keluhan Banyaknya Penegak Hukum di Laut ke Jokowi
Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII fraksi PAN Yandri Susanto.
Dalam rapat, Yandri mempersilakan para kepala UPT Asrama Haji untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami.
Mayoritas, permasalahan yang dihadapi para Kepala UPT yakni sarana dan prasarana seperti ketidaklayakan gedung asrama.
"Saya Taufik Abdullah dari Kepala UPT Padang menyampaikan kondisi asrama haji sama seperti tempat yang lainnya masih ada tempat tidur bersusun atau bertingkat itu masih ada di Padang. Dan bangunannya dibangun tahun 2017 tapi memprihatinkan, banyak yang bocor sehingga mengganggu kenyamanan jemaah. Perlu tambahan anggaran untuk memperbaiki," kata Taufik Abdullah, Kepala UPT Asrama Haji Padang, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.
Permasalahan yang sama disampaikan Kepala UPT Asrama Haji Lombok Abdul Razak.
Baca: BPIP Siap Aplikasikan Pancasila Lewat Cara Kekinian
Razak menuturkan gedung Asrama Haji Lombok tidak mampu menampung jumlah jemaah yang mencapai 4.911 orang.
"Jemaah haji Lombok ada 4.911 orang, kapasitas daya tampung 512 orang, jumlah kamar 221 jadi belum bisa menampung 2 kloter. Tahun 2019 kemarin sempat 2 jam itu tabrakan karena waktunya berdekatan akhirnya kami fungsikan jemaah haji 2 jam itu ke masjid karena kita tidak mampu 2 kloter," katanya.
