Fadli Zon Sebut Pemerintah Gagal Lindungi Habib Rizieq: Satu Orang Saja Tidak Bisa Dipulangkan?

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan kemampuan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi Habib Rizieq Shihab di luar negeri.

Fadli Zon menilai ada yang menghambat kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya.

"Kegagalan pemerintah dalam melindungi warga negaranya, masak satu orang saja tidak bisa dipulangkan?" ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Selasa (26/11/2019), dikutip dari Kompas TV.

Fadli ingin adanya penjelasan terkait terhambatnya kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu ke Indonesia.

Dirinya menduga ada tangan yang tak terlihat dan instruksi di balik kasus Habib Rizieq Shihab tersebut.

"Ini yang harus segera diklarifikasi, ada semacam invisible hand, instruksi-instruksi dari sini yang perlu dicari tahu siapa di balik kasus ini," jelas Fadli.

Melalui cuitan dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (26/11/2019), Fadli mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintah.

Menurutnya, Habib Rizieq Shihab harus berada di Arab Saudi dan sulit untuk pulang ke Indonesia.

"Tapi, semua tuduhan tersebut tak ada yang terbukti. Termasuk isu overstay yang sering dijadikan alasan pemerintah dan dugaan pelanggaran hukum yg HRS lakukan di Arab Saudi," tambahnya.

Fadli Zon mengaku Habib Rizieq telah membeli tiket pesawat untuk kepulangannya ke Indonesia.

"Tiket telah dibeli bahkan pernah keluarganya telah keluar lewat imigrasi, tapi HRS tak bisa keluar. HRS menyampaikan niatnya waktu itu untuk menuntaskan program doktoralnya di Malaysia," ujarnya.

"Saya mencatat juga, pada September 2018 sebagai Wakil Ketua DPR, saya menerima pengaduan resmi tim advokat GNPF. Dalam kesempatan tsb, Tim advokat GNPF menyampaikan bahwa pada Juli 2018"

"HRS dilarang keluar oleh petugas imigrasi Arab Saudi saat hendak ke Malaysia untuk mengurus disertasi S3. Padahal saat itu, HRS memiliki izin tinggal yg masih berlaku," lanjut Fadli dalam cuitannya.

Fadli Zon melanjutkan, ada invisible hand atau tangan tidak terlihat yang menghalangi Habib Rizieq pulang ke Indonesia.

"Herannya, larangan tersebut belum dicabut, hingga akhirnya visa HRS habis masa berlakunya (overstay). Ada “invisible hand” dibalik kasus HRS yg menghambatnya keluar dari Saudi," ujar dia.

Fadli mengatakan, pemerintah melalui Mahfud MD berpendapat, kendala kepulangan Habib Rizieq berasal dari pihak Habib Rizieq dan Arab Saudi.

"Pemerintah kemudian menyederhanakan polemik ini, bhw kendala kepulangan HRS, seperti bbrp hari lalu juga diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD, berada di sisi pemerintah Arab Saudi dan HRS, bukan pada pemerintah Indonesia. Padahal, pihak Saudi tak berkepentingan terhadap HRS," jelasnya.

Fadli mempertanyakan peran pemerintah Indonesia dalam menangani penahanan kepulangan Habib Rizieq tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengambil peran karena Habib Rizieq adalah warga negara Indonesia.

"Masalahnya, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut? HRS bukan warga Saudi," ujar dia.

Dalam cuitan Fadli Zon tentang sulitnya kepulangan Habib Rizieq di akun Twitter-nya itu, Fadli telah menulis 32 cuitan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai kasus Habib Rizieq tersebut.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan tidak pernah melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab.

Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menciptakan narasi untuk hal yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Ia menegaskan dirinya telah mengecek langsung ke pihak imigrasi, kementerian luar negeri, dan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan terkait isu pencekalan Rizieq Shihab.

Menurutnya, hasil yang didapat adalah tidak ada pencekalan kepada pimpinan organisasi Front Pembela Islam (FPI) itu.

"Saya sudah cek kemana-mana tidak ada pencekalan itu, saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi tidak ada pencekalan," ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menuduh pemerintah telah melakukan upaya pencekalan.

"Jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak lakukan, kalau memang tercekal ya silakan gitu," jelas Moeldoko.

Ia menyampaikan, hasil dari pengecekan itu diketahui, Habib Rizieq Shihab tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi sebelumnya.

"Saya sudah cek, selama ini Pak Rizieq tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, saya sudah cek," tegas Moeldoko.

Dirinya menyebut, Habib Rizieq hanya melakukan upaya komunikasi melalui media sosial atas pencekalannya itu.

Mantan Panglima TNI ini menyarankan Rizieq untuk mengadukan masalah itu kepada pihak kedutaan dan tidak melemparkan pernyataan kontroversial di media sosial.

"Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu, tidak pernah koordinasi dengan kedutaan, hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik," imbuh Moeldoko.

(Tribunnews.com/Nuryanti)