Juru Bicara Presiden Jokowi Beberkan 3 Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan

Juru Bicara Presiden Jokowi Beberkan Tiga Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Mochammad Fadjroel Rachman selaku juru bicara Presiden Jokowi pada Kabinet Indonesia Maju beberkan tiga perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Melalui unggahan di akun Instagram @fadjroelrachman Senin (25/11/2019), Fadjroel mengunggah suasana pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Moon Jae-in.

"Presiden Republik Indonesia Bpk. Joko Widodo menandatangani kerjasama RI-Korsel. Terus bergerak, berjuang dan bergotong royong mencapai Indonesia Maju. #Jubir #IndonesiaMaju," tulis Fadjorel Rachman.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menandatangi tiga perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan

Indonesia dan Republik Korea menandatangani tiga perjanjian bilateral yang meliputi :

1. Joint Declaration on the Final Conclusion of the Negotiation of the Republic of Korea-Republic of Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

(Negosiasi Comprehensive Economic Partnership antara Indonesia dan Korea)

2. Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Republik Korea

3. MoU Concerning Technical Cooperation on Capital City Relocation and Development.

(MoU Mengenai Kerjasama Teknis dalam Relokasi dan Pengembangan Ibukota)," tulis juru bicara presiden RI.

Jadwal Presiden Jokowi pada Senin (25/11/2019)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan jadwal Presiden Joko Widodo di Korea Selatan pada Senin (25/11/2019) ini menghadiri KTT Republik of Korea (RoK)-ASEAN. 

Acara ini untuk memperingati 30 tahun hubungan ASEAN dengan Korea, bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pertemuan lainnya, satu di antaranya bertemu CEO dari Negeri Gingseng itu.

"Ada enam program yang akan dilakukan Bapak Presiden pada Senin besok," kata Menlu Retno, saat konferensi pers di Busan, Korea Selatan, Minggu (24/11/2019) seperti dikutip Kompas.com.

Menlu mengungkapkan, mengawali acara pada Senin (25/11/2019) ini, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan para ilmuwan dan peneliti Indonesia di Busan, Korea.

Selanjutnya, Jokowi melakukan peninjauan pameran inovasi pelayanan publik.

Indonesia berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan membuka booth (stand) yang menampilkan dua hal, yaitu SP4N Lapor (website aduan masyarakat satu saluran pengaduan secara nasional) dan E-Cipta.

Presiden Jokowi juga akan hadir di dalam ROK-ASEAN CEO Summit.

Di sana, presiden akan menjadi pembicara utama untuk sesi pertama.

Setelah itu Jokowi akan melakukan working lunch meeting dengan beberapa CEO (pemimpin perusahaan) terpilih dari Korea Selatan.

Setelah bertemu dengan para CEO Korea kata Retno, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang akan dilanjutkan penandatangan tiga kesepakatan.

Adapun kesepakatan yang akan ditandatangani pihak Indonesia dan Korea Selatan adalah selesainya negosiasi comprehensive economic partnership antara Indonesia dan Korea Selatan, bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta MOU mengenai technical cooperation on capital city relocation and development.

"Acara bapak presiden besok yang akan disertai oleh ibu negara pada malam harinya, yaitu welcoming dinner untuk acara KTT itu sendiri," kata Retno.

Untuk pertemuan dengan CEO dari Korea Selatan, Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi mengatakan, pihaknya mengundang 10 top manajemen dan CEO dari korporasi-korporasi kakap Korea Selatan.

Para CEO yang diundang, yakni dari Lotte Corporation, Posco, Hankook Technology Group, SK E&C, CJ Group, LG Chem, GS Global, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Doosan Corporation dan The export Import Bank of Korea (KEXIM).

"Semua menyatakan siap hadir," kata Imam.

Dalam pertemuan ini, Jokowi akan didampingi beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Tohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Peneliti Indonesia di Korea diminta pulang dan bangun tanah air

Presiden Joko Widodo pada Senin (25/11/2019), bertemu dengan sejumlah peneliti dan ilmuwan asal Indonesia di sela kunjungan kenegaraannya di Korea Selatan.

Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Lotte Busan tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar para ilmuwan tidak lupa pulang kampung dan membangun Tanah Air.

"Sekarang di sini (Korea) dulu enggak apa-apa, melihat, mengamati, kemudian pada titik tertentu memang nantinya semuanya harus kembali membangun negara kita," kata presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 45 menit tersebut, para ilmuwan menyampaikan gagasan-gagasan terkait riset dan inovasi kepada presiden.

Gagasan tersebut dirumuskan dalam judul 'Korea Selatan sebagai Inspirasi Percepatan Kemajuan Riset dan Inovasi di Indonesia' dan 'Strategi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045'.

Gregorius Rionugroho Harvianto, satu di antara ilmuwan yang hadir mengatakan, gagasan-gagasan tersebut bersumber dari pengalamannya dan rekan-rekan selama menjalani riset di Korea Selatan.

Rio, sapaan akrabnya, hadir bersama 21 orang peneliti dan ilmuwan lainnya yang memiliki beragam latar belakang pendidikan.

Mulai dari teknik kimia, arsitektur, sistem informasi, mitigasi bencana hingga kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Rio juga mengusulkan pembentukan Universitas Riset Indonesia.

Di Korea Selatan kata Rio, ada University of Science & Technology (UST) yang berfokus merekrut lulusan S-1 untuk kemudian ditempatkan di lembaga-lembaga riset.

"Indonesia butuh Universitas Riset Indonesia karena kita butuh menambah jumlah peneliti Indonesia dalam waktu relatif singkat. UST menghasilkan lulusan dengan impact factor yang besar, tiap lulusan menghasilkan dua paten dan dua paper," ujarnya.

Presiden Jokowi pun menanggapi positif usulan tersebut.

Menurutnya, masukan para peneliti tersebut merupakan ide segar yang bisa menginspirasi pemerintah dalam mengembangkan rumah besar riset Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Ini memang baru awal karena memang mimpi kita semua yang namanya balai penelitian, lembaga-lembaga penelitian dan riset kita, semuanya masuk ke dalam rumah besar itu karena sekarang kan berdiri sendiri-sendiri," kata presiden.

Meskipun anggaran riset Indonesia belum sebanyak Korea Selatan yang mencapai 4,62 persen dari GDP-nya, tapi menurut kepala negara, anggaran riset Indonesia sudah banyak secara nominal.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.

"Saya lihat kementerian ada Rp 800 miliar, ada Rp 700 miliar, setelah saya gabungkan semuanya angkanya itu Rp 26 triliun. Menurut saya itu angka gede banget, meskipun belum segede 4,62 persen dari GDP," jelas Jokowi.

"Tapi kalau yang Rp 26 triliun ini sudah benar, jalannya sudah benar, hasilnya juga ada, yang saya tagih hasilnya. Kalau benar sudah berhasil, sudah bagus dan betul-betul bermanfaat untuk rakyat, untuk industri, untuk desa, untuk petani, nelayan, ya baru. Kita memang belum masuk ke sana," tambahnya.

Tonton video selengkapnya.

(Tribunnews.com/Sinatrya) (Kompas.com/Ihsanuddin)