Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN, Dinilai Beri Solusi Pembiayaan Perumahan Rakyat Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Chandra Hamzah bisa memberi solusi atas permasalahan di Bank Tabungan Negara (BTN).

Chandra Hamzah ditunjuk Erick Thohir menjadi Komisaris Utama BTN yang diumumkan pada Jumat (22/11/2019).

Pahala Mansury juga mendapat tugas baru sebagai Direktur Utama BTN.

Menurut Erick Thohir, Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.

"Saya rasa kan masing-masing punya alasan berbeda, kalau Pak Chandra Hamzah memang background-nya hukum," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas TV.

Erick mengatakan, saat ini dalam perusahaan BTN ada isu-isu kurang baik, sementara BTN ini mempunyai tugas terkait pembiayaan perumahan rakyat nasional.

"Kita tahu sekarang di BTN ada isu-isu kurang baik, ya tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini kan jadi ujung dari pembiayaan perumahan rakyat nasional," lanjut Erick.

Erick Thohir menjelaskan bahwa dalam BTN akan ada program bagi usia muda untuk memiliki rumah.

Selain itu juga akan menyediakan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru.

"Apalagi ada program ke depan, bagaimana anak-anak muda Indonesia umur 25-35, bisa dapat juga memberi akses perumahan, apalagi pegawai negeri yang usianya muda," jelasnya.

"Kita akan pindah ke ibu kota baru, kalau tidak ada fasilitas kepada ASN nanti gimana," tambah Erick.

Erick menyampaikan, terkait waktu Pahala Mansury dan Chandra Hamzah bisa mulai bekerja di BTN, ia menyampaikan untuk menunggu rapat umum pemegang saham BTN pada akhir November ini.

"Kalau BTN kan rapat umum pemegang sahamnya akhir bulan ini," kata dia.

Sebelumnya, bocoran soal posisi Chandra Hamzah, sudah disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Menurut Arya, Chandra Hamzah diproyeksikan akan memimpin salah satu BUMN di bidang perbankan.

"Saya kasih bocoran dikit ya, beliau akan ditempatkan di perusahaan yang berhubungan dengan perbankan," ungkapnya, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Ia mengatakan, nantinya Chandra akan ditempatkan di sektor perbankan yang menyangkut kepentingan banyak orang.

"Tapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Arya.

Kemudian, berdasarkan visi misi dari Presiden Jokowi, nantinya sektor perbankan itu punya peran besar kepada masyarakat.

"Berhubungan dengan visi misi Pak Jokowi. Visi misi Pak Jokowi itu ada beberapa yang spesifik yang berhubungan dengan rakyat, perbankan ini punya peran besar terhadap itu," jelasnya.

Selain itu, sebagai ahli hukum dan mantan pemberantas korupsi, Chandra Hamzah diharapkan dapat mendorong kultur transparansi di perusahaan BUMN.

Erick Thohir mengungkapkan adanya perampingan di tubuh Kementerian BUMN, dengan alasan untuk mencari orang yang bisa bekerja.

"Penting sekarang kita kerja, kita di Kementerian BUMN kenapa kita merampingkan, tapi tidak hanya merampingkan, supaya juga cakap, artinya bisa bekerja," jelasnya.

Ia berujar, ke depannya BUMN akan menjadi Kementerian yang arahnya pada pelayanan.

"Karena filosofi dari Kementerian BUMN sendiri ke depannya kita harus services oriented," kata dia.

Dirinya mengatakan, Kementerian BUMN nantinya ingin memberi pelayanan kepada 142 perusahaan BUMN, bukan berdasarkan pada tingkatan jabatan.

"Dari 142 perusahaan, kita harus menjadi bagian kerja sama dengan teman-teman BUMN kita harus men-services, jadi bukan membirokrasikan," ujarnya.

Erick Thohir menyampaikan, para direksi perusahaan BUMN diharapkan mempunyai akhlak yang baik.

Artinya bisa mengatur perusahaan dengan baik, dan juga dibarengi dengan gaya hidup yang baik.

"Jadi diharapkan juga temen-temen direksi juga punya akhlak yang baik," ujarnya.

"Saya sudah memberikan contoh me-manage perusahaan-perusahaan sebesar itu, kalau akhlaknya tidak bagus apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua, termasuk saya, Pak Presiden, dan rakyat," lanjutnya.

Menurutnya, penempatan posisi di perusahaan sebagai pimpinan adalah sebuah tanggung jawab.

Erick sebagai Menteri BUMN tidak ingin para pimpinan itu tidak mempunyai rasa empati dalam dirinya.

"Nah ini juga bagian tanggung jawab mereka sebagai pimpinan," katanya.

"Saya tidak ingin juga, direksi BUMN ini tidak punya empati, dalam arti perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap," lanjut Erick.

Ia juga berujar untuk tidak berpikiran negatif kepada para pimpinan perusahaan yang mendapat pendapatan lebih ketika perusahaannya mendapat keuntungan.

"Kalau memang perusahaannya untung ya itu hak, kita nggak boleh ketika mereka melakukan haknya terus kita gunjingkan, tidak boleh," ujarnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)