Ima Mahdiah Nilai Pihak yang Menolak Ahok Jadi Bos BUMN Tidak Punya Alasan Oke

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok disebut akan menjadi bos di BUMN.

Gelombang penolakan terhadap Ahok pun datang dari berbagai elemen masyarakat.

Mantan staf Ahok Ima Mahdiah melihat penolakan terhadap Ahok tersebut datang dari sudut pandang subjektif belaka.

"Lebih ke arah subjektif ya, bukan objektif," ucap Ima saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Baca: Ahok Masuk BUMN, Peneliti Politik Sebut Proses Ini Ada Unsur Politik bukan Profesional

Alasannya kata dia, penolakan hanya menitikberatkan pada sikap pribadi hingga ungkit status mantan narapidana sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, penolakan hanya sebatas pertimbangan etika tanpa menjabarkan bagaimana sepak terjang kinerja Ahok sejak berkarir sebagai Bupati Belitung Timur hingga memimpin Ibu Kota.

"Kelihatan kok mereka nggak punya alasan yang oke mengenai kenapa menolak pak Ahok. Mereka hanya bilang etika, mantan napi lah, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kinerja pak Ahok," jelas dia.

Baca: Tuding Ahok Terima Uang Sumber Waras, Marwan Batubara Ditunjuk-tunjuk hingga Dipelototi Ali Ngabalin

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meyakini di balik narasi penolakan tersebut, ada maksud dan tujuan terselubung.

"Jadi menurut saya hal-hal yang mereka bilang pak Ahok suka marah-marah, lalu narapidana, kalau menurut saya itu alasan-alasan bahwa maksud dan tujuan mereka bukan itu saya yakin," katanya.

Disebut tak miliki kualifikasi pimpin BUMN

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak memiliki kualifikasi untuk menjabat komisaris atau direksi di BUMN.

Ahok menurut Marwan tidak memiliki pengalaman memimpin perusahaan.

"Ya enggak (kompeten) lah. Dia juga engga punya pengalaman seperti itu dan kita bicara ini sektor strategis," ujar Marwan dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Baca: Beredar Foto Istri Ahok, Puput Nastiti Devi Gendong Bayi Disangka Lahiran, Ini Fakta Sebenarnya

Menurutnya dalam memimpin BUMN dibutuhkan sosok orang yang memiliki kualifikasi manajerial strategis.

Artinya pernah memimpin perusahaan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

"Ketahanan energi nasional yang tidak bisa begitu saja diserahkan pimpinan pengelolaannya pada orang yang tidak qualified," katanya.

Baca: Arya Sinulingga Ungkap Penolakan Ahok Memimpin BUMN Berasal dari Sisi Politik

Menurut Marwan jangankan memimpin perusahaan BUMN yang strategis seperti PLN dan Pertamina, untuk perusahaan BUMN non strategis saja, Ahok tidak memiliki kualifikasi.

Karena itu Marwan meminta kementerian BUMN mendengarkan aspirasi masyarakat.

Baca: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Ngapain Sih Jokowi Bikin Ribut Begini?

Ia juga meminta penolakan terhadap Ahok jangan dilihat secara politis.

"Nah saya juga menghimbau teman-teman pendukung (Ahok) itu supaya hatinya terbuka, bahwa dalam pembukaan UUD itu kita ini negara ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengadakan acara ini juga dalam rangka itu, supaya bangsanya cerdas, tapi juga tolong terbuka jangan menutup mata, karena itu mungkin yang didukung lalu tidak mau melihat secara objektif ada hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa ini sebetulnya tidak layak," katanya.

Kata Adhie Massardi

Rencana Menteri BUMN Erick Tohir melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di BUMN menuai pro dan kontra.

Mereka yang pro menganggap karakter Ahok yang tegas mampu memimpin BUMN.

Sementara yang kontra menilai Ahok merupakan orang bermasalah karena merupakan mantan narapidana. 

Padahal, Ahok sudah selesai menjalani hukumannya.

Baca: Kabar Ahok Masuk BUMN Tuai Pro Kontra: Alasan Pemilihan, Status Mantan Napi, dan Penolakan

Founder Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengaku menolak Ahok karena sudah sangat negatif di masyarakat.

"Dia juga bukan tokoh publik yang bener, artinya dia menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur banyak masalah di DKI baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," kata Adhie Massardi dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Baca: Penolakan BTP Masuk BUMN, Ketua DPP Partai Nasdem: Apasih Salahnya dengan Ahok? Kinerjanya Baik

Menurut dia, apabila Ahok diangkat menjadi pejabat BUMN, maka akan membuka memori masyarakat terhadap permasalahan masa lalu.

"Ketika ini diangkat kembali tentu saja orang, memori orang akan teringat kembali persoalan hukum yang ditimbulkan Ahok dan tidak terselesaikan," katanya.

Baca: Heboh Gaji PNS Baru di DKI Jakarta Capai Rp 20 Juta, Tjahjo Bilang Enggak Masalah

Ia mencontohkan kasus Rumah Sakit Sumber Waras, lalu pembelian lahan di Cengkareng, masalah Transjakarta dan pengelolaan dana CSR.

Belum lagi menurutnya penggunaan dana yang off budget, serta sikapnya saat menjadi gubernur.

"Ketika dia mengarahkan tentara dan Polisi untuk menghadapi rakyat waktu penggusuran, rekaman ini kan muncul kembali," katanya.