DPR Minta Menteri BUMN Lakukan Pembinaan Ideologi Kebangsaan Ke Pegawainya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menyayangkan kejadian penangkapan atas seorang pegawai BUMN PT Krakatau Steel (Persero) atas dugaan terorisme oleh Densus 88 pasca peristiwa bom bunuh diri di Polrestabes Medan.

“Tentu kami sangat menyayangakan jika benar bahwa di perusahaan-perusahaan BUMN masih banyak ditemukan adanya orang-orang yang diduga terpapar radikalisme atau eksrimisme. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama,” ujar Ace ketika ditemui Tribunnews.com di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Pihaknya meminta Kementerian BUMN melakukan pembinaan kembali ideologi kebangsaan kepada seluruh pegawai BUMN.

Baca: Kabar Buruk, Pejabat BUMN Ditangkap Densus 88 Ternyata Bukan Orang Sembarangan, Respons Erick Thohir

Ia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir segera memerintahkan direksi perusahaan-perusahaan BUMN agar melakukan pembinaan kembali mengenai ideologi kebangsaan terhadap semua pegawainya.

"Perlu ada pembinaan kembali ideologi kebangsaan. Pembinaan ini harus terus dilakukan. Bukan sesekali saja. Karena BUMN bukan hanya menjadi tulang punggung negara dalam hal menggerakkan ekonomi. Tapi juga memastikan secara ideologi semua sumber daya manusianya memiliki pemahaman yang jelas, nyata tentang ideologi kebangsaan,” jelas Ace.

Melalui pembinaan tersebut, dia berharap ideologi kebangsaan dan pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan itu harus menjadi hal yang utama tertanam dalam diri para pegawai BUMN.

Dia juga meminta para direksi perusahaan plat merah itu memastikan penggunaan masjid-masjid di lingkungannya untuk membina rohani para pegawai, bukan malah sebagai tempat siar provokasi memusuhi pemerintah dan menyiarkan ajaran-ajaran kekerasan.

“Banyak juga ditemukan di BUMN mengundang penceramah-penceramah yang isi ceramahnya bukan memberikan kesejukan bagi umat dan mendorong produktifitas pegawai."

"Tapi malah memprovokasi agar menjadikan instrumen agama untuk melawan dan mengkritik pemerintah. Kan ironi, alih-alih membangun bangsa, malah menjadi merusak bangsa,” ujarnya.

Di tempat berbeda, angota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq meminta kementerian BUMN untuk memperketat lagi proses seleksi pegawainya.

"Mengantisipasi paham radikal dan teror masuk di ASN (Aparatur Sipil Negara) atau BUMN pertama memang perlu ada seksi yang ketat bagi siapapun yang mau masuk BUMN. ASN termasuk dites bagaimana komitmen kebangsaannya soal ideologi Pancasila, soal NKRI," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Maman menilai, harus ada pembinaan yang terus menerus dari BUMN agar komitmen terhadap Pancasil dan NKRI terus terjaga.

Ia juga mengusulkan agar tempat ibadah di BUMN tidak dipegang sembarangan.

Maman menyarankan, tempat ibadah dikelola minimal eselon II atau setingkat direktur.