Ahok Ditawari Jadi Bos BUMN, Pesan Partai Gerindra: Jangan Maki-Maki Orang

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade turut berkomentar terkait kabar bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Andre Rosiade mengingatkan agar Ahok tidak mengulangi karakter Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kita semua tahu karakter Pak Ahok meledak-ledak, harapan saya kalau akhirnya tetap diangkat karena ini sepenuhnya hak Menteri BUMN yang tidak bisa diintervensi, kita mengingatkan ada undnag-undang BUMN, ada undang-undang perseroan terbatas dari pimpinan atau manajemen BUMN," tutur Andre Rosiade dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Andre Rosiade menuturkan harapannya agar Ahok tidak bikin kisruh saat memimpin BUMN.

"Harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh saat memimpin BUMN, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng dan memaki," Terang Andre Rosiade.

Menurut Andre, melakukan perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengolah lembaga bisa dilakukan tanpa harus marah-marah.

"Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengolah lembaga bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar pada orang yang dipimpin," jelas Andre Rosidade.

Andre juga menambahkan agar Ahok tidak merusak suasana yang sudah kondusif dengan sikap tempramentalnya saat memimpin BUMN.

"Sekali lagi harapan kita jangan sampai suasana politik sudah kondusif, situasi pembangunan on the track, bahu-membahu membangun bangsa jangan sampai ada gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," ungkapnya.

Andre juga menekankan agar Ahok benar-benar belajar dari pengalamannya meimpin DKI Jakarta.

"Harapan saya Pak Ahok belajar betul dari memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan pentantang-petenteng waktu nanti memimpin BUMN," terang Andre Rosiade.

Ahok Ditawari Jadi Bos BUMN, PKS: Harusnya Konsisten di Politik

Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera angkat bicara terkait dengan kabar bergabungnya Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Mardani Ali Sera selama Ahok bisa mengikuti aturan yang ada untuk menjadi komisaris atau direksi BUMN, ia mempersilahkan.

Namun Mardani memertanyakan posisi Ahok sebagai anggota partai politik.

"Yang pertama komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya, menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja, tetapi Pak BTP setahu saya itu sudah menjadi anggota partai politik, jadi menurut saya apakah patut anggota partai politik (jadi petinggi BUMN)," ujar Mardani Ali sera dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Menurut Mardani jika ingin berjuang untuk bangsa Indonesia seharusnya Ahok konsisten.

Kalau mau di jalur politik ya harus konsisten di politik jangan kemudian di jalur yang lain.

"Nanti misal kalau dia melepaskan anggotanya menurut saya kalau berjuang ya konsisten saja, kalau mau dijalur politik ya di politik, jangan dijalur yang lain," terang Mardani Ali Sera.

Menurutnya, dengan konsisten akan memberi edukasi yang baik ke publik.

"Ini baik buat edukasi publik, etika-etika, moralitas-moralitas itu penting," jelasnya.

Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan akan bergabung dan menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Menteri Erick Thohir yang memastikan jika Ahok akan bergabung pada awal Desember mendatang.

Namun, belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN terkait dengan posisi yang akan dijabat oleh Ahok.

Meskipun demikian, santer dikabarkkan Ahok akan menempati posisi sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama (Dirut), PT Pertamina.

Jika benar Ahok akan menempati posisi petinggi di PT Pertamina, berikut kisaran gaji dan tunjangan yang akan diperoleh Ahok?

Dilansir Tribunews.com dari tayangan yang diunggah Kompas TV, berdasarkan laporan kinerja keuangan dari PT Pertamina tahun 2018, kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar rupiah per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi 17 orang direksi dan komisaris di Pertamina, maka setiap orang akan menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Selain gaji, PT Pertamina juga menyiapkan tunjangan berupa Tunjangan Hari raya (THR), perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.

Erick Thohir Pastikan Ahok Mulai Bertugas di BUMN Awal Desember

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menempati satu di antara posisi strategis di BUMN.

Kabar tersebut didapat setelah Ahok datang ke Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Pihak BUMN belum memberikan kepastian terkait posisi mana yang akan ditempati oleh Ahok.

Namun demikian, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan jika Ahok akan bertugas mulai awal Desember mendatang.

"Segera, mungkin di awal Desember," tutur Erick Thohir dalam tayangan yang diunggah YouTube TVOneNews, Kamis (14/11/2019).

Saat disinggung terkait siapa yang berinisiatif mengajak Ahok untuk bergabung di BUMN, Erick menuturkan jika BUMN membutuhkan banyak figur untuk membantu BUMN.

"Ya memang kan perlunya banyak figur di BUMN untuk membantu BUMN," jelas Erick Thohir.

Saat ditanya alasan kenapa memilih Ahok, Erick Thohir menuturkan jika Ahok merupakan tokoh yang konsisten.

"Ya saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten yang sudah jelas track record-nya bisa terus membangun," ujar Erick Thohir.

(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)