Ahok akan Pimpin Perusahaan BUMN, Mardani Ali Sera Takut Bisa Terjadi Konflik Kepentingan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempersilakan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk menjadi pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski mempersilakan langkah Ahok tersebut, namun Mardani Ali Sera menyebut harus dilaksanakan sesuai aturan.

Mengingat Ahok diketahui masih menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mardani Ali Sera takut jika akan terjadi konflik kepentingan apabila Ahok jadi pimpinan perusahaan BUMN.

"Intinya ikuti aturan mainnya, karena aturan main itu dibuat agar tidak terjadi conflict of interest (konflik kepentingan)," jelas Mardani Ali Sera, Kamis (14/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Kamis (14/11/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah memastikan Ahok kemungkinan akan menjabat sebagai komisaris atau bagian dari direksi, atau juga bisa dua-duanya.

Menanggapi kabar tersebut, Mardani Ali Sera menilai Ahok harus mengikuti sesuai aturan yang berlaku.

"Pertama, komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya, menurut saya kalau aturan diikuti, ya monggo," katanya.

Mardani Ali Sera ingin Ahok konsisten untuk tetap berada di partai politik, atau ingin keluar dan menjabat di BUMN.

"Semisal kalau beliau melepaskan anggotanya, kalau berjuang ya konsisten saja, kalau mau di jalur politik ya di politik saja, jangan di jalur lain," jelas Mardani Ali Sera.

Ketua DPP PKS itu menganggap hal tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran di masyarakat, terkait etika dan moralitas yang dianggapnya menjadi hal penting.

"Ini baik bagi edukasi publik, etika-etika, moralitas-moralitas itu penting," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menanggapi kabar soal kemungkinan bergabungnya Ahok ke salah satu BUMN itu.

"Tidak tahu, secara umum tidak tahu, jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," ungkapnya, Rabu (13/11/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, melihat tayangan YouTube KOMPASTV.

Meski belum mengetahui kepastian kabar ini, Fadjroel menilai tidak ada masalah jika Ahok benar bergabung dengan salah satu BUMN.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama Adhi Karya itu menilai, jika pemilihan Ahok itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, itu tidak jadi masalah.

Dirinya menjelaskan jika syarat-syatat untuk bergabung dengan BUMN yaitu ada kesesuaian akademik dan profesi sebelumnya dengan bidang BUMN itu.

"Tapi mengenai syarat-syarat nampaknya tidak masalah ya, karena ketika saya menjadi Komisaris Utama di BUMN di Adhi Karya, sampai hari ini sih sebenarnya, syarat-syaratnya itu cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," jelasnya.

Menurutnya, syarat untuk bergabung dengan BUMN adalah tidak terlibat dalam kegiatan partai politik.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik, ini yang mesti ditanyakan," kata Fadjroel.

Fadjroel menyarankan Ahok untuk keluar dari partai politik jika ingin bergabung dengan BUMN.

"Karena Pak Ahok kalau saya tidak keliru apakah bergabung dengan partai politik, berarti beliau kalaupun mau bergabung dengan BUMN harus mengundurkan diri," jelasnya.

Ia mengungkapkan jika dalam BUMN ada ketentuan yang melarang untuk pegawainya bergabung dengan partai politik.

"Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, yang tidak boleh ikut dalam partai politik, atau aktif dalam kegiatan partai politik," lanjutnya.

Pada Selasa (12/11/2019) lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan tiga nama calon Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada Presiden Jokowi.

Sayangnya, Erick Thohir tidak mau membocorkan latar belakang tiga nama yang diserahkan kepada Jokowi itu.

Erick hanya menjelaskan jika dirinya mengajukan nama untuk memimpin PT Inalum.

"Posisi Direksi BUMN yang sudah diputuskan kan untuk Bank Mandiri dan BTN, ini kita mengajukan yang Inalum," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan jika keputusan dari penunjukkan nama yang ia calonkan akan diumumkan segera.

(Tribunnews.com/Nuryanti)