Senin, 6 Oktober 2025

Beredar Kabar Ahok dan Antasari Azhar jadi Dewan Pengawas KPK, Kominfo: Hoax

Media sosial tengah dihebohkan dengan kabar berantai Ahok dan Antasari Azhar menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tribunsolo.com/Eka Fitriani
Penasihat Projo Nawacita yang juga mantan Ketua KPK RI, Antasari Azhar usai pelantikan calon Pengurus Pronata DPC Kota Surakarta di Gedung Graha Saba hari ini, Solo, Selasa (31/7/2018). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu yang beredar, Antasari Azhar dan Ahok masuk dalam Dewan Pengawas KPK.

Jokowi menegaskan jika hingga saat ini nama-nama Dewan Pengawas KPK masih dalam tahap penggodokan.

"Belum, nanti masih bulan Desember. Masih digodok dalam tim internal," ujarnya dilansir YouTube Metro TV, Rabu (6/11/2019).

Hal ini disampaikan Jokowi setelah membuka dan meninjau Konstruksi Indonesia 2019 serta pameran Infrastruktur di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Ia menambahkan, Dewan Pengawas KPK akan diumumkan dan dilantik bulan Desember bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK.

"Nanti kalau sudah kita sampaikan, langsung dilantik," ungkap Presiden.

Jokowi berharap orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas.

Sebelumnya, Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menerangkan penunjukan Dewan Pengawas KPK sedang  dalam proses.

Presiden Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang memproses nama-nama tertentu yang diusulkan oleh banyak pihak.

"Terkait nama-nama yang masuk dalam Dewan Pengawas secara khusus tidak ada yang disebutkan," ujarnya dilansir YouTube TV One Selasa (5/11/2019).

Ia menambahkan nama-nama yang masuk sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak masyarakat.

Mengenai jumlah Dewan Pengawas KPK, Fadjroel mengatakan akan dipilih lima orang Dewan Pengawas KPK karena disesuaikan dengan Undang Undang KPK.

Jokowi Diyakini Bakal Hati-hati dan Cermat Pilih Dewan Pengawas KPK

Ketika ditanya mengenai komposisi dari lima orang tersebut, ia menjawab akan didominasi dengan latar belakang hukum.

"Di masa transisi itu kan hak presiden yang berhak menentukannya. Umumnya pasti dari hukum pasti ada, tapi ada pihak non hukum," ungkap juru bicara presiden. 

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved