Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW: Presiden Tak Paham Bagaimana Memperkuat KPK
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai Presiden Jokowi tidak tahu bagaimana caranya memperkuat KPK.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, akan membuat kinerja lembaga antirasuah melambat,
Iapun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak paham bagaimana cara memperkuat KPK.
Hal tersebut disampaikan Kurnia pada Selasa (5/11/2019) kemarin.
"Ketika Jokowi sebut akan melantik dewan pengawas bulan Desember, kami menyimpulkan, Presiden tidak paham bagaimana memperkuat lembaga anti-korupsi," kata Kurnia kepada Kompas.com, Selasa.
"Implikasinya ke depan, penegakan hukum di KPK akan jalan lambat karena terhambat oleh birokrasi perizinan," ujar dia.
-
Soal Perppu KPK, Mahfud MD Mendukung tapi Tak Bisa Tentang Keputusan Presiden karena Posisinya
-
Juru Bicara KPK Febri Diansyah Ungkap Harapan Terhadap Dewan Pengawas KPK yang Akan Ditunjuk
Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK.
Sebab, secara teori, KPK merupakan lembaga negara yang independen.
Di negara manapun, kata dia, lembaga negara independen tidak memiliki dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah.
Ketimbang dewan pengawas, kata dia, justru yang paling penting adalah sistem pengawasan.
"Dan itu (sistem pengawasan) sudah berjalan di KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat," kata Kurnia.
-
Jokowi Siapkan 5 Nama Calon Dewan Pengawas KPK, Minta Masukan dari Berbagai Pihak Masyarakat
-
Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi Disebut sedang Memproses Nama-nama yang Diusulkan
Menurut Kurnia, ICW tidak akan memberi penilaian terhadap sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK.
Sebab, secara konsep pembentukan dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah sudah dinilai sebagai ketidakpahaman Presiden untuk penguatan KPK itu sendiri.
Dewan pengawas dinilai akan memperlambat kinerja KPK.
Dalam UU KPK hasil revisi, dikatakan bahwa setiap tindakan KPK yang bersifat pro justicia harus melalui izin dewan pengawas.
Ditambah lagi, menurut Kurnia, di waktu yang bersamaan pimpinan KPK kewenangannya dicabut sebagai penyidik dan penuntut.
-
Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Langsung Oleh Jokowi, Benarkah Ahok dan Antasari Azhar Jadi Kandidat?
-
Istana: Penunjukan Dewan Pengawas KPK Tidak Perlu Menunggu Putusan MK
"Selain itu dewan pengawas dipilih pemerintah yang mempunyai kewenangan sangat berlebihan menyentuh sektor penegakan hukum di KPK."
"Kami khawatir ada dugaan intervensi dari pemerintah terhadap iklim penegakan hukum di KPK," kata dia.
Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK.
Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.
Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi.
Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa presiden menunjuk langsung anggotanya.
Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Segera Tunjuk Dewan Pengawas, Kinerja KPK Dinilai Akan Semakin Lambat"
