Kemenkes Masih Rumuskan Aturan untuk Tingkatkan Pelayanan Pengguna BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran dinilai tak mampu perbaiki kualitas pelayanan

 Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memprediksi kenaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membuat layanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih baik.

Sebab, kebijakan tersebut hanya difokuskan pada menekan defisit yang terjadi selama ini.

Kata Dinas Bina Marga DKI soal Anggaran Pembangunan Trotoar Capai Rp 1,1 Triliun

"Saya masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja," kata Adib Khumaidi dalam diskusi bertajuk 'BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Adib juga menyebut, kenaikan iuran BPJS dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi gali lubang, tutup lubang.

Karena, defisit bisa berpotensi muncul terus apabila sistemnya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Meski begitu, IDI tidak memungkiri defisit memang salah satu aspek terpenting yang harus dibenahi.

Lantaran, akibat defisit membuat banyak tenaga medis maupun rumah sakit belum mendapat bayaran dari BPJS.

Pria di Jombang Ini Mengaku Telah Rudapaksa 9 Wanita, Termasuk Pacar Adiknya

Ia pun mengakui bahwa defisit BPJS Kesehatan secara tidak langsung turut berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan bagi para pasien di rumah sakit.

"Problem di dalam kesehatan sekarang dalam sistem pelayanan kondisinya adalah emergency in health care, indanger in health care," jelas Adib.

Wacana tagih langsung iuran dikritisi

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai, upaya pihak BPJS Kesehatan yang akan melakukan penagihan secara langsung kepada warga yang tidak membayar iuran tidak tepat.

Menurut Indra, penagihan langsung justru menakut-nakuti dan memberikan tekanan kepada masyarakat.