Kekhawatiran PKS dengan Masuknya Gerindra ke Pemerintahan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya memilih tetap menjadi oposisi sesuai dengan logika dan etika politik.

Sebagai pengusung pasangan Capres-Cawapres yang kalah di Pemilu Presiden 2019 lalu, PKS sudah sepatutnya berada di luar pemerintahan.

Baca: Prabowo Dikritik usai Diminta Jadi Menteri: Disebut Tak Banyak Membantu hingga Wibawa Jatuh

"Secara etika dan logika, kita juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kita, untuk berada di luar pemerintahan,"ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/10/2019).

Menurut Mardani Ali Sera hubungan antara partai Gerindra dengan PKS yang sering menjalin kerjasama politik tidak akan berubah, dengan ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Dengan masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan, Mardani menilai akan memunculkan kekhawatiran adanya kekecewaan publik.

"Mendoakan yang terbaik buat Gerinda walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin, dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah, karena itu PKS dengan segala kerendahan hati akan berjuang istiqomah dalam barisan kami oposisi,"katanya.

Selain itu dengan masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan membuat demokrasi menjadi tidak sehat.

Baca: Pengganti Nadiem Makarim di GOJEK Ditanggapi Positif dari Investor

Jumlah partai oposisidi Parlemen tidak sebanding dengan jumlah partai pendukung pemerintah.

"Yang paling sehat ketika katakan mendukung Pak Jokowi 300 (kursi di parlemen), di kita (oposisi) 275 itu sehat sekali ya, 200-250 masih sehat. Tapi ketika 100 kebawah apalagi cuma 50 sangat tidak sehat, dan ini sebetulnya wake up call kepada kualitas demokrasi kita," pungkasnya.

Pendapat pengamat

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan dirinya siap membantu kabinet Jokowi - Maruf Amin di sektor pertahanan.

Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menduga ada alasan personal.

Baca: Peneliti LIPI Kritik Jokowi Yang Ajak Prabowo Masuk Kabinet

"Saya membacanya begini, kenapa Pak Prabowo mau menjadi anak buahnya Pak Jokowi? Sebab dia sudah menghitung tidak memiliki peluang lagi untuk Pemilu 2024," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Syamsuddin memaparkan, ada dua faktor yang membuat peluang Prabowo ikut dalam Pemilu 2024 menjadi semakin kecil.

Pertama, menyangkut faktor usia apabila ia bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024.

Kedua, banyaknya pesaing baru yang lebih muda.

"Bukan hanya karena faktor usia ya, tapi juga pesaingnya pasti nanti makin banyak, anak-anak muda. Jadi ketimbang enggak dapat apa-apa, ya makanya begitu," kata Syamsuddin Haris.

Dengan posisi Prabowo masuk dalam bursa calon menteri Jokowi, Syamsuddin menduga akan berpengaruh terhadap dukungan massa Gerindra.

Baca: Relawan Apresiasi Prabowo Mau Bantu Jokowi di Kabinet

"Saya juga menduga dukungan massa pendukung Gerindra nanti akan mengecil ya akibat kekecewaan ya. Saya menduga kekecewaannya bisa mendalam massa pendukungnya," kata dia.

"Kalau pengurus partai sih, ya, apa yang dilakukan Prabowo diyakini sebagai paling baik, kan," ucap Syamsuddin. (Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Menurut Peneliti LIPI, Ini Alasan Prabowo Mau Jadi Calon Menteri Jokowi

Pernyataan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan

‎Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Jokowi untuk memperkuat kabinet Jokowi - Maruf Amin.

Senin (21/10/2019) Prabowo bersama dengan wakil Ketua Gerindra Edy Prabowo menghadap Jokowi selama kurang lebih satu jam, pukul 16.05‎ WIB hingga 17.10 WIB.

"Saudara-saudariku sekalian saya baru saja, menghadap bapak presiden RI, yang baru kemarin dilantik.‎ Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," tutur Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Prabowo melanjutkan, Jokowi telah mengizinkan dirinya untuk menyampaikan ke publik bahwa dirinya diberi posisi sebagai menteri di bidang pertahanan.

Dia berjanji akan bekerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang telah ditentukan Jokowi sebagai kepala negara.

"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya diminta bantu di bidang pertahanan. Tadi sudah diberi beberapa pengarahan‎," tegasnya.

Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.

"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu‎. Oke ya, Gerindya yang dipanggil dua," tambahnya.

Tanggapan PKS soal kehadiran Prabowo ke Istana

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diundang ke Istana oleh Presiden Joko Widodo (jokowi), pada Senin, (21/10/2019).

Beredar kabar bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan komposisi kabinet Jokowi - Maruf Amin mendatang.

Baca: Mahfud MD hingga Prabowo, Daftar Nama yang Tiba di Istana Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan hak partai Gerindra dan Prabowo untuk hadir ke istana atau masuk ke dalam kabinet.

Hanya saja., keputusan tersebut pasti ada konsekuensinya.

"Itu adalah domain presiden untuk mengundang, dan itu adalah hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima. Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada Pemiku akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Senin, (21/10/2019).

Ia hanya berharap keputusan yang diambil Prabowo tersebut merupakan keputusan yang terbaik.

Prabowo bisa mempertanggungjawabkan keputusannya itu dengan baik.

"Betul-betul mempertanggungjawabkan pilihannya dan amanah yang diambil betul-betul dijalankan sehingga sukses melaksanakan amanahnya," katanya.

Hidayat mengatakan partainya tidak merasa ditinggalkan dengan keputusan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca: Shindong Super Junior Ingin Diet karena Berat Badannya Naik Lagi

Karena menurut Hidayat koalisi antara Gerindra dan PKS sudah bubar pasca Pemilu Presiden 2019.

"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menelaskan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada tuhan YME," pungkasnya.