Jusuf Kalla: Perekonomian Kita Masih Mampu Bayar Utang
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut utang Indonesia masih terbilang aman. Diketahui Hingga Agustus 2019 utang RI mencapai Rp 4.680,19 triliun.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut utang Indonesia masih terbilang aman.
Ia mengatakan, RI berutang untuk memenuhi kekurangan anggaran.
Diketahui Hingga Agustus 2019 utang RI mencapai Rp 4.680,19 triliun.
"Indonesia terpaksa berutang karena defisit untuk menutup belanja barang serta lain-lain," kata Jusuf Kalla dalam diskusi bersama 100 pengamat ekonomi, di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
Menurut Jusuf Kalla, rasio utang Indonesia masih terbilang aman.
Baca: Upah Buruh Naik di 2020, Pengusaha: Sesuai Perkiraan
Baca: BPJS Kesehatan Tunggak Rp 20 Miliar ke RSUD Ungaran, Setiap Ditagih Tak Ada Respons
Baca: Mahasiswa Unitas Tewas saat Pra Diksar Menwa, Ada Pukulan di Bagian Vital: Komandan Sujud Minta Maaf
Di mana rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas 30 persen.
"Dibandingkan Malaysia 50 persen dari pada PDB, Turki 80 persen hampir 100 persen. Perekonomian kita masih mampu bayar utang, masih aman dilihat dari teori peminjaman," kata Jusuf Kalla.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 29,5 persen pada Juni 2019.
Naik 8,8 persen
Bank Indonesia ( BI) mencatatkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 sebesar 393,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 5.569 triliun (kurs Rp 14.153).
ULN tersebut terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 196,3 miliar dollar AS, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar 197,2 miliar dollar AS.
ULN Indonesia tumbuh 8,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN.
"Utang luar negeri tumbuh melambat dengan struktur yang sehat," sebut BI dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (15/10/2019).
Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut disebabkan oleh menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya.
ULN pemerintah juga melambat pertumbuhannya dibandingkan pada bulan sebelumnya.
ULN pemerintah pada bulan Agustus 2019, yakni 8,6 persen (yoy) menjadi 193,5 miliar dollar AS, melambat dari bulan Juli 2019 yang tumbuh 9,7 persen (yoy).
Selain tumbuh melambat, posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.
Baca: Nahas, Jiat Meninggal Tertabrak Kendaraan Lain Saat Mengganti Ban Truk di Mantingan Ngawi
"Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat," jelas BI.
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan.
Baca: Jokowi Dilantik 20 Oktober, Tapi Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Sudah Bocor, Begini Reaksi Istana
Porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen).
Baca: Fadli Zon Disebut-sebut Masuk Bursa Calon Menteri di Kabinet Jokowi, Segini Daftar Kekayaannya
Kemudian, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen).
Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada ULN swasta. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2019 tumbuh 9,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,6 persen (yoy).
Pelunasan utang dagang korporasi bukan lembaga keuangan mendorong penurunan posisi ULN swasta sebesar 2,6 miliar dollar AS menjadi 197,2 milliar dollar AS.
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.
Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,6 persen. BI menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1 persen dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya."
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," sebut BI.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Utang Luar Negeri RI Naik 8,8 Persen Jadi Rp 5.569 Triliun
Penulis : Mutia Fauzia
