10 Menteri Ini Berikan Kepuasan Tertinggi bagi Publik, YLBHI Justru Nilai Sebaliknya pada Wiranto

Menurut Survei Alvara, ada 10 menteri yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari publik. Di sisi lain, YLBHI menilai sebaliknya pada Wiranto.

TRIBUNNEWS.COM - Menurut Survei Alvara Research Center, ada 10 menteri yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari publik.

Dalam daftar 10 menteri tersebut, ada tiga menteri yang paling memberikan kepuasan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

Dilansir Kompas.com, ketiganya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 91,95 persen," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam keterangan pers, Senin (14/10/2019).

Baca: Kritik Kinerja Menko Kemaritiman, Faisal Basri: Menteri Luhut Mau Terlibat Semua

Baca: BOCORAN Menteri Jokowi: Posisi 4 Menko, 7 Nama Disebut-sebut, Mulai dari Budi Gunawan hingga AHY

Tingkat kepuasan berikutnya diberikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 84,07 persen dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 83,39 persen.

Hasanuddin menambahkan, Susi, Basuki dan Sri disukai karena karakteristik kepemimpinannya dan gaya mereka mengambil kebijakan di kementeriannya masing-masing.

"Susi Pudjiastuti diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya," ujar Hasanuddin.

Sementara itu, penghargaan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia memunculkan Basuki Hadimuljono di urutan selanjutnya.

"Sedangkan Sri Mulyani dihargai publik karena mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu," tambah Hasanuddin.

Posisi keempat diisi oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, sebesar 82,38 persen.

Menurut Hasanuddin, Arief disukai karena sektor pariwisata tumbuh menjadi core ekonomi bangsa.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi mesin penghasil devisa terbesar kedua di Indonesia saat ini, 19,2 miliar dollar AS.

Dari sisi jumlah wisatawan mancanegara (wisman), sektor pariwisata mencatatkan pertumbuhan positif mencapai 15.8 juta wisman pada 2018.

Bagi Hasanuddin, tren yang terus menanjak tersebut membuat publik memberikan apresiasi besar terhadap kinerja Arief Yahya.

Sementara itu, peringkat kelima dan keenam diisi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebesar 82,14 persen dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebesar 81,90 persen.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebesar 81,90 persen; Menristekdikti M Nasir sebesar 81,74 persen; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sebesar 81,63 persen.

Sementara itu, peringkat ke-10 adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebesar 81,32 persen.

Survei ini diketahui digelar pada 12-31 Agustus 2019.

Metode pengambilan sampel menggunakan multi-stage random sampling.

Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk.

Rentang margin of error survei ini sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Penilaian YLBHI pada Wiranto

Dilansir Kompas.com, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencatat sejarah buruk di bidang HAM.

Hal itu dikarenakan Jokowi memilih Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada periode pertama pemerintahannya.

Hal itu, menurut Isnur, mengurangi kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi di Nawacita berjanji mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, keluarga (korban) mulai percaya, masyarakat mulai percaya Pak Jokowi orang bersih," kata Isnur dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi ketika dia mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam, itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di Indonesia," ucap Isnur.

Isnur menyebut, Wiranto adalah seorang yang diduga melakukan pelanggaran HAM pada masa lalu.

Menurut dia, tidak akan mungkin seorang yang pernah melanggar HAM kemudian bisa mengungkap kasus pelanggaran HAM berat.

Selain itu, diangkatnya Jaksa Agung dari kalangan politisi, kata Isnur, juga semakin mengecilkan upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana mungkin hukum yang harusnya netral, hukum yang harusnya tidak memihak kepada siapa pun, hukum yang tidak menjadi alat politik, diangkat dari orang kalangan parpol, dari Nasdem," ujar dia.

Ke depan, Isnur memprediksi isu HAM lagi-lagi tidak akan diperhatikan.

Sebab, ia memprediksi Jokowi bakal berkoalisi dengan Prabowo Subianto pada pemerintahan keduanya.

Seperti yang diketahui, Prabowo pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998.

"Pertanyaannya, ketika dia (Jokowi) bersalaman, dia berkoalisi, bahkan bersahabat sangat mesra, bagaimana besok-besok?" kata Isnur.

"Bagaimana tuntutan korban penculikan di masa lalu menuntut Pak Prabowo dibawa ke pengadilan HAM?" lanjutnya.