Zulkifli Hasan Nilai Sulit Merealisasikan Keinginan Gerindra dan Nasdem Amandemen Menyeluruh UUD 45

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai bahwa keinginan Gerindra dan NasDem amandemen UUD 1945 secara menyeluruh sulit terlaksana.

Karena kata Zukilfli ada sejumlah pihak yang menolak amandemen secara menyeluruh.

"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit, karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini engga setuju, ini engga setuju, dua (fraksi) saja engga setuju, ya engga bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/10/2019).

Oleh karena itu menurut Zulkifli, MPR pada periode sebelumnya hanya merekomendasikan amandemen terbatas kepada MPR periode sekarang.

Baca: Gerindra Pastikan Amandemen UUD Tidak Bahas Pemilihan Presiden

Amandemen terbatas merupakan titik temu dari dua pihak yang saling bertentangan yakni yang menginginkan konstitusi kembali kepada UUD1945 awal dan yang menginginkan tetap seperti sekarang.

Titik temu tersebut yakni diperlukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) atau sejenisnya.

"Perlunya kita punya rencana pembangunan semesta kalau zaman Pak Karno. Kalau zaman Pak Harto itu kan Garis-garis Besar Haluan Negara," katanya.

Menurut Zulkifli MPR periode lalu merekomendasikan amandemen terbatas karena sejak amandemen era refromasi GBHN dihapuskan.

Sementara haltersebut dinilai sangat diperlukan saat ini. Ia mencontohkan Tiongkok dan Singapura yang memiliki rencana pembangunan jangka panjang.

Zulkifli mengatakan MPR periode sekrang telah menerima rekomendasi dari MPR periode lalu mengenai perlunya amandemen terbatas. Rekomendasi tersebut, saat ini sedang dikaji oleh Badan Pengkajian Ketatanegaraan MPR RI.

"Tentu dibahas lagi karena kita minta dikaji lebih mendalam. tentu nanti dikaji kembali. kalau sepakat akhirnya putusan politik kan, masih panjang ini, karena MPR kan keputusannya beda dengan DPR, harus 3/4, jadi kalau ada satu atau dua partai enggak bisa. di sini tentu pada akhirnya nanti keputusan politik, apakah amendemen terbatas ini bisa disepkati. karena kalau kita mau menyeluruh bongkar kayak dulu lagi kan. ada yang mau ada yang tidak, enggak akan berjalan. karena pada akhirnya keputusan politik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga kesepakatan, pada Minggu malam, (13/10/2019).

Satu dari tiga poin kesepakatan itu yakni amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Paloh kemudian menjelaskan mengenai maksud amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurutnya amandemen tidak sebatas pada menghidupkan atau membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melainkan menyangkut masalah lainnya.

"Banyak poin masalahnya. Tidak terbatas membuat GBHN baru," kata Paloh.