Jokowi Bertemu SBY, Prabowo hingga Zulkifli Hasan Bahas Peluang Menteri? PDI-P: Itu Hak Prerogatif

Jokowi Bertemu SBY, Prabowo hingga Zulkifli Hasan Bahas Peluang Menteri? PDI-P: Itu Hak Prerogatif

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi belum lama ini bertemu dengan ketua umum partai oposisinya, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan Jokowi dengan ketua umum Partai Demokrat, SBY, ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto, serta ketua umun Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan digelar secara tertutup.

Pertemuan tersebut diduga membahas mengenai peluang partai oposisi SBY, Prabowo Subianto, serta Zulkifli Hasan memperoleh jatah kursi menteri dalam kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI-Perjuangan menuturkan jika Presiden Jokowi punya pertimbangan.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri.

Baca: KPK Minta Presiden Jokowi Tunda Pelaksanaan UU KPK Hasil Revisi

Baca: KPK Mendorong Peran Perempuan Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Baca: Wanita Penyebar Viralnya Video Penggal Jokowi Dibebaskan Hakim

PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Kemudian ia juga menambahkan jika PDI-P sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi.

"PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Selanjutnya ia juga meyakini jika Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan untuk memperkuat posisi pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin.

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan partai oposisi dalam memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Bamsoet Puji Langkah Safari Politik Prabowo Bertemu Ketum Parpol

Baca: AHY Sebut Wiranto Masih Dalam Pengawasan Ketat Dokter

Baca: Prasetyo Jadi Ketua Lagi, Berikut Lima Pimpinan DPRD DKI Periode 2019-2024

"Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Dikutip dari kompas.com, sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2019) siang. Presiden keenam RI itu diterima Jokowi di ruang Garuda, Istana Merdeka.

Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Seusai pertemuan, SBY langsung meninggalkan Istana.

Ia menyebut pertemuan dengan SBY sudah dirancang sejak lama.