Kabinet Jokowi
Jokowi: Pasti Ada Orang Papua Jadi Menteri Kabinet Kerja Jilid ll
Namun, Jokowi masih enggan menyebutkan terkait jumlah dan sosok yang akan ditunjuk sebagai menteri dari perwakilan masyarakat Bumi Cenderawasih itu
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan orang asli Papua akan masuk ke dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll.
Baca: Kabarkan Kondisi Terkini Menkopolhukam, Jokowi: Pak Wiranto Ingin Segera Pulang dan Ikut Ratas Lagi
Namun, Jokowi masih enggan menyebutkan terkait jumlah dan sosok yang akan ditunjuk sebagai menteri dari perwakilan masyarakat Bumi Cenderawasih itu.
"Nanti dilihat," ucap Jokowi secara singkat.
Dalam jajaran menteri Kabinet Kerja saat ini, terdapat menteri yang berasal dari Papua yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.
Baca: Hanum Rais Dilaporkan ke Polisi Terkait Cuitannya soal Setingan dan Dana Deradikalisasi di Twitter
Sebelumya Jokowi menyatakan susunan kabinetnya telah selesai dibuat.
Ia menyebut kabinet periode keduanya akan diisi kalangan politikus dan profesional dengan komposisi 45 persen dan 55 persen.
Isu menteri yang bakal mengisi Kabinet Kerja Jilid II masih hangat diperbincangkan jelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Terkait komposisi Kabinet Kerja Jilid II nantinya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai sudah tak relevan lagi bagi Presiden Jokowi untuk mendahulukan partai pengusung maupun partai non-pengusung.
Baca: Warga Geger Sunarto Kembali ke Rumah Setelah Dianggap Tewas: Keluarga Menjerit Hingga Gelar Ruwatan
Menurut Adi, yang seharusnya menjadi fokus presiden adalah seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih untuk masuk kabinet kerja.
"Tak relevan lagi apakah menteri harus diutamakan partai pengusung atau tidak, tetapi seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019).
"Kriteria kabinet sudah seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan," sambungnya.
Adi juga menekankan, presiden juga tak perlu risau soal persentase mana yang lebih banyak antara politisi dan non politisi.
Yang terpenting, lanjutnya, orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
Ia menduga Jokowi sudah punya rancangan kebutuhan yang dapat memetakan apa-apa saja yang dinginkan dalam rencana perubahan yang dikehendaki dalam lima tahun ke depan.
"Untuk itu, partai-partai maupun ormas bukan semata-mata mengirim orang dalam konteks keterwakilan politik, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan," imbuh Adi.
Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo - Maruf Amin.
"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto, Selasa (8/10/2019).
Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin mendatang.
Baca: Viral Usai Bentak Emil Salim, Ternyata Begini Sikap Arteria Dahlan ke Sang Profesor Usai Mata Najwa
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Senin (7/10/2019). (Christoforus Ristianto)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Mendahulukan Partai Pendukung dalam Memilih Menteri Dinilai Tak Relevan Lagi untuk Jokowi
Jokowi disarankan fokus pada partai pengusung
Baca: Akhir Masa Jabatan, Menteri Susi Tuntaskan Janji Presiden Jokowi
Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah kursi menteri kepada Joko Widodo ( Jokowi) untuk kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin pada 2019-2024.
Namun, permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi-Maruf Amin.
"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa? Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).
Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.
Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.
"Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia.
"Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah? Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing-masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.
Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi. Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah).
"Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga, menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Maruf mendatang.
Baca: Viral Usai Bentak Emil Salim, Ternyata Begini Sikap Arteria Dahlan ke Sang Profesor Usai Mata Najwa
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). (Deti Mega Purnamasari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung
Jokowi bakal bertemu Ketum Parpol dan kandidat Menteri
Baca: 3 Bulan Menikah, Siti Badriah Dibuat Deg-degan saat Alami Hal Ini, Istri Krisjiana Baharudin Hamil?
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik pengusung untuk membahas susunan kabinet.
"Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat calon menteri tersebut," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
Hasto mengatakan, sedianya Jokowi dan para ketum parpol sudah membahas pembentukan kabinet.
Namun, ke depan akan lebih intensif lagi pembahasannya.
Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan kandidat menteri penting dilakukan untuk mendalami rekam jejak dan kualitas.
Dengan demikian, kandidat menteri yang terpilih nantinya tak bermasalah dan mampu bekerja optimal.
"Karena bagaimanapun juga Presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh Presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi," ujar Hasto.
"Ataupun para tokoh-tokoh sesuai bidangnya. Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi-misi Presiden," kata dia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober.
Selepas itu, mereka akan segera mengumumkam susunan kabinet periode 2019-2024 kepada publik.
Jokowi sebelumnya sudah mengungkap komposisi Kabinet Kerja yang terdiri dari kalangan profesional dan mewakili partai politik.
Menurut dia, sebagian besar atau 55 persen berasal dari kalangan profesional. Sebesar 45 persennya akan diberikan ke partai politik.
Baca: Disomasi, BPJS Kesehatan Hapus Foto Joker di Facebook
Selain itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kabinet Kerja akan diisi oleh menteri muda.
Bahkan, ada yang berusia di bawah 30 tahun. (Rakhmat Nur Hakim)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Dalam Waktu Dekat, Jokowi Bertemu Ketum Parpol dan Kandidat Menteri Bahas Kabinet
