Prabowo Disebut Telah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Ini Tanggapan Puan Maharani

Prabowo Disebut Telah Siapkan Calon Menteri untuk Jokowi, Ini Tanggapan Puan Maharani

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Prabowo Subianto sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk Kabinet Kerja Joko Widodo-Maruf Amin.

Hal ini apabila konsep-konsep yang ditawarkan Partai Gerindra diterima Presiden.

Namun, ia mengaku tak tahu persis nama-nama yang akan diajukan Prabowo.

"Mungkin sudah (nama-nama calon menteri), tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya."

"Tapi kalau konsepnya diterima, mungkin sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019), seperti dikutip dari Kompas.com. 

Dasco mengatakan, konsep yang ditawarkan Gerindra terkait swasembada pangan, energi, dan air mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.

"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco mengatakan, soal komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Partai Gerindra, kata dia, tidak akan meminta jatah kursi menteri.

"Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta ‘Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa. Itu kalau kami konsepnya diterima," katanya.

Sekjen Gerindra Sebut Ada Pertemuan

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Mengutip Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada dan kami tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Baca: Pemohon Minta Hakim Konstitusi Prioritaskan Uji Materi UU Pilkada

Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Baca: Kabar Gerindra dan Demokrat Masuk Kabinet, Peneliti: Jokowi Ingin Banyak Kawan

Baca: KPK Cecar Vice President Angkasa Pura II Terkait Proses Pengadaan Baggage Handling System

Respons Puan Maharani

Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan seperti dikutip Kompas.com. 

Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.

Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden.

Namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.

Baca: Gerindra Berharap Dapat Kursi Pimpinan Pada 4 Komisi DPR Ini

Baca: Kata Sufmi Dasco soal Gerindra Tak Dapat Kursi Peninggalan Fadli Zon di Pimpinan DPR

Tanggapan Ketua DPP Partai Golkar

Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa keputusan Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi menyalahi aturan demokrasi.

"Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Ace bahkan mempertenyakan perubahan sikap partai Gerindra.

"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," sambungnya.

"Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.

Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah kursi menteri kepada Joko Widodo kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019-2024.

Namun permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa?"

"Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

Baca: Gerindra Akui Prihatin Masih Ada Pemukiman di Tengah Jakarta Belum Punya Sanitasi Layak

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.

"Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia.

"Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah?"

"Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing-masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi.

Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah).

"Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga."

"Menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia.

(Tribunnews.com/Sinatrya/Lita) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Deti Mega Purnamasari)