Membaca Peluang Gerindra dan Demokrat Dapat Jatah Menteri, Bagaimana AHY?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dua partai politik di luar koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Gerindra dan Demokrat santer diisukan akan mendapat kursi Menteri dalam kabinet kerja II.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partai besutan Prabowo Subianto itu sudah menyiapkan sejumlah nama calon kabinet apabila diminta Jokowi.

Dalam komunikasi yang dijalin dengan Jokowi selama ini, Gerindra menawarkan konsep pembangunan, salah satunya pada bidang ketahanan pangan.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap, jika ditawari masuk kabinet.

Seberapa besar peluang Gerindra dan Demokrat akan mendapat kursi menteri?

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai kemungkinan itu ada.

Jika itu terjadi, maka Jokowi benar-benar menghargai sosok Prabowo dan SBY, sebagai mitranya membangun bangsa untuk lima tahun mendatang.

Hendri Satrio memprediksi jatah kursi menteri yang akan diperoleh Demokrat tidak akan lebih dari dua.

Untuk Demokrat, dia memprediksi bukan nama politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Prediksi saya, kursinya tidak akan lebih dari dua. Dan kalau Demokrat kelihatannya, kemungkinan besar bukan AHY yang masuk. Mungkin afiliasi dari Demokrat, mungkin orang-orang dekatnya SBY masuk Kabinet," jelas pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).

Lantas bagaimana dengan Gerindra?

Baca: Bupati Jayawijaya: Jaringan Listrik di Wamena Pulih

Dia melihat peluang Gerindra mendapat jatah satu atau dua kursi menteri.

"Saya memprediksi satu atau dua kursi. Sebelum pemilihan Ketua MPR peluangnya besar untuk dapat dua kursi. Tapi setelah kursi Ketua MPR bukan untuk Gerindra, saya agak pesimis," ujar Hendri Satrio.

Ia juga melihat tipis peluangnya Gerindra akan bergabung ke pemerintah setelah kursi Ketua MPR RI tidak diberikan.

Lebih jauh menurut dia, yang patut dipertanyakan, ada perjanjian apa di balik masuknya Gerindra dan Demokrat ke dalam koalisi pemerintah?

"Apakah ada kaitannya dengan beberapa isu yang sekarang muncul, seperti GBHN atau pemilihan presiden yang mekanismenya akan berubah? Ini yang perlu kita kritisi bersama-sama," tegasnya

Jubir: Prabowo Yang Akan Tentukan Gerindra Akan Jadi Oposisi Atau Gabung ke Pemerintahan

Di tangan Prabowo Subianto, keputusan partai Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin atau menjadi oposisi untuk lima tahun mendatang.

Demikian juru bicara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).

"Keputusan DPP Gerindra melalui Rapat Dewan Pembina memberikan wewenang sepenuh kepada Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra untuk menentukan sikap apakah menjadi mitra kritis (oposisi) atau mitra internal atau bergabung bersama di dalam pemerintahan," ujar Dahnil Simanjuntak.

Dan sampai dengan saat ini, Dahnil Simanjuntak menjelaskan, Prabowo Subianto belum memutuskan sikap.

"Yang jelas pada prinsipnya beliau memutuskan siap tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara baik menjadi mitra kritis dalam hal ini oposisi atau bergabung dengan pemerintahan," tegas Dahnil Simanjuntak.

Gerindra Siapkan Nama Calon Kabinet

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya sudah menyiapkan sejumlah nama calon kabinet apabila diminta Presiden Joko Widodo.

"Mungkin sudah, tapi saya engga tahu persis orang-orang nya . Tapi kalau konsepnya diterima mungkin sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/10/2019).

Dasco tidak menampik bahwa ada pembicaraan antara Gerindra dengan Jokowi.

Hanya saja pembicaraan tersebut bukan mengenai komposisi kabinet. Melainkan, membicarakan konsep yang diusung Gerindra dalam pembangunan nasional.

"Ya kalau kita bicara konsep ketahanan pangan, misalnya kan itu mencakup kementerian dan bidang, kita coba lihat apakah konsepnya diterima semua atau cuma sebagian saja, sehingga kita bisa timbang, apakah konsep itu bisa jalan atau enggak," katanya.

Baca: DPR akan Rapat Dengan Setneg Bahas Pelantikan Presiden

Dasco juga membantah bahwa partainya meminta jatah pos Menteri pertahanan.

Hingga saat ini komunikasi Gerindra dengan Jokowi masih pada tataran konsep bukan pada bidang atau personal.

"Eggak ada itu, saya enggak dengar, kalau ada saya pasti dengar," pungkasnya.

Bila Konsep Ketahanan Pangan Diterima, Kemungkinan Gerinda Dapat Mentan

Dasco tidak menampik bahwa ada pembicaraan antara Gerindra dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam pembicaraan tersebut partai Gerindra menawarkan konsep pembangunan, salah satunya pada bidang ketahanan pangan.

"Kalau konsep iya, kalau konsep memang kita kasih," kata Dasco.

Dasco mengatakan apabila konsep ketahanan pangan tersebut diterima pemerintah, kemungkinan Gerinda akan diberikan pos Menteri Pertanian (Mentan).

"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan ini hak pretogatif Presiden kami juga kan nggak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra, kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," katanya.

Meskipun kemudian konsep tersebut diterima pemerintah, menurut Dasco tidak lantas Gerindra masuk ke dalam pemerintahan. Gerindra akan terlebih dahulu menggelar Rakernas untuk menentukan sikap ke depan.

"Untuk pembicaraan soal masuk atau tidak di kabinet, nah Partai Gerindra akan memutuskan dalam suatu Rakernas, Rakernas itu yang kemudian akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Tetapi, liat dulu tentang konsep yang kita tawarkan baru itu yang kemudian kita bahas di Rakernas yang akan dijalankan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi," jelasnya.