Muzani Ungkap Ada Orang Sekitar Istana Beri Tawaran Agar Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik ada tawaran untuk masuk dalam Kabinet Jokowi jilid II.

Ia menyebut tawaran tersebut berasal dari orang sekitar Istana.

Namun, Muzani menegaskan Gerindra tidak serta merta menerima tawaran tersebut

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca: Arema FC Bakal Mainkan Empat Pemain Intinya yang Sempat Cedera Saat Dijamu PSM Makassar

"Sekali lagi kita tak serta-merta menerima tawaran itu sebagai sebuah... tidak. Karena sekali lagi kita merasa 2019 dalam Pilpres kemarin kita adalah kompetitor yang berseberangan dengan Jokowi," lanjutnya.

Muzani mengungkapkan partainya menawarkan sejumlah konsep kepada kabinet Jokowi jilid II.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, Gerindra menawarkan konsep tentang swasembada pangan, energi, dan air.

Baca: SAPMA Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Gunung Kidul

Jika konsep itu diterima, Gerindra akan menindaklanjuti soal tawaran masuk kabinet.

Termasuk sosok kadernya yang berkompeten masuk kabinet untuk menjalankan konsep tersebut.

"Jika (konsep) ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu," ucapnya.

Prabowo agak kecewa

Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto agak kecewa dengan gagalnya Gerindra menduduki kursi Ketua MPR.

Padahal, menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, ada rencana rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 dan posisi Ketua MPR disebut-sebut sebagai bagian dari rekonsiliasi tersebut.

"Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, enggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca: Cina Demonstrasi Kekuatan Senjata Canggih dengan Parade Militer

Kekecewaan Prabowo tersebut terungkap saat Ahmad Muzani dimintai konfirmasi terkait jaminan Gerindra akan masuk kabinet Jokowi jilid II.

Namun, Ahmad Muzani tidak tahu soal jaminan tersebut.

"Kalau itu (jaminan) saya tidak tahu," katanya.

Menurut Ahmad Muzani dalam pembicaraan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyangkut tentang beberapa hal.

"Jadi Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega tentang beberapa hal yang kita minta," ujarnya.

Dalam pembicaraan tersebut, Megawati, menurut Muzani menyampaikan beberapa pemikirannya kepada Prabowo.

Baca: Begini Fakta-Fakta Penculikan Seorang Gadis di Cianjur yang Disekap 4 Hari dan Disetubuhi dan Dijual

"Ibu Mega menyampaikan beberapa pemikiran. Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, kemudian termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat Fraksi MPR. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, 'sudah kita jangan meneruskan'," katanya.

Lebih lanjut, Muzani tidak menampik ada komunikasi peluang kader Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi.

Namun, menurutnya, komunikasi tersebut tidak dilakukan secara langsung Prabowo dengan Jokowi.

"Kelihatannya (komunikasi) standar. Yang saya pahami tidak ada yang istimewa. Pak Prabowo tidak komunikasi langsung dengan Pak Jokowi juga, setahu saya tidak," ucapnya.

Baca: Politisi PPP Tanggapi Survei LSI soal Perppu KPK

Sebelumnya, berkembang isu tiga kader Gerindra dipertimbangkan masuk dalam jajaran menteri Jokowi jilid II.

Mereka adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad serta Sandiaga Uno yang santer dikabarkan segera kembali menjadi kader Gerindra.

Hal tersebut diyakini sebagai kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati karena Gerindra mengalah untuk kursi Ketua MPR.

10 Pimpinan MPR RI

Sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

Pemilihan sepuluh nama pimpinan MPR itu dimulai dari pengajuan satu nama dari seluruh fraksi partai dan kelompok DPD.

Sepuluh nama itu diusulkan dalam rapat gabungan fraksi dan perwakilan DPD, Kamis (3/10/2019) siang.

Setelahnya, semua fraksi dan perwakilan DPD menggelar musyawarah untuk menentukan nama ketua MPR.

Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Setelah disepakati nama ketua, barulah jajaran pimpinan MPR yang baru ini dilantik dalam rapat paripurna.

Saat pelantikan, Bambang yang dicalonkan oleh Golkar ini mengajak seluruh pihak untuk menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan.

Mantan Ketua DPR itu mengatakan, MPR harus jadi tempat untuk membicarakan persoalan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Rumah untuk mengamankan ideologi Pancasila, melaksanakan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengawal tegaknya kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," kata Bambang.

Sementara itu, sembilan nama pimpinan lain yang tidak terpilih sebagai ketua dilantik menjadi wakil Ketua MPR. Masing-masing dari mereka bakal memimpin bidang yang berbeda-beda.

Namun, hingga saat ini, belum ditentukan siapa membidangi apa.

Berikut susunan sepuluh pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024:

Ketua
Bambang Soesatyo, mewakili Golkar

Wakil
1. Ahmad Basarah, mewakili PDI-P
2. Ahmad Muzani, mewakili Gerindra
3. Lestari Moerdijat, mewakili Nasdem
4. Jazilul Fawaid, mewakili PKB
5. Syarief Hasan, mewakili Demokrat
6. Hidayat Nur Wahid, mewakili PKS
7. Zulkifli Hasan, mewakili PAN
8. Arsul Sani, mewakili PPP
9. Fadel Muhammad, mewakili DPD.