Pelantikan Anggota Dewan
Megawati Minta Anggota DPR Petahana Melakukan Kritik dan Otokritik
Anggota baru, kata dia, membawa momentum untuk perbaikan di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ingatkan anggota DPR RI petahana dari PDIP diminta melakukan kritik dan otokritik atas tugasnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berujar, bahwa Megawati berpesan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dapat menjalankan sumpah dan janji jabatan, khususnya di dalam menjalankan konstitusi dengan selurus-lurusnya.
"Khusus bagi anggota dewan petahana diminta untuk melakukan kritik dan otokritik atas tugasnya selama ini sebagai anggota dewan dan setia pada jalan kerakyatan," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).
Baca: Grand Final Fruit Tea Youth National Esports Championship Digelar 12 Oktober Mendatang
Baca: Nahwani Curi Perhatian Kala Membawa 3 Istrinya Sekaligus di Pelantikan Anggota DPRD Muratara
Baca: Ungkap Kebohongan Maia Estianty saat Pacaran dengan Ahmad Dhani, Dul Jaelani: Ayah Bunda Backstreet
Hasto mengatakan, 128 anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dilantik pada hari ini. Anggota baru, kata dia, membawa momentum untuk perbaikan di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
PDIP menegaskan komitmen terhadap ideologi Pancasila. PDIP pun kokoh sebagai kekuatan utama pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 yang akan datang.
“Pada momentum yang sangat tepat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan menegaskan agar setiap kader Partai untuk membangun kultur organisasi Partai yang anti korupsi. Koruptor tidak mendapat tempat di Partai. Sanksi pemecatan seketika akan diberikan bagi anggota Partai yang melakukan korupsi," ucap Hasto.
PDIP terus mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kinerja DPR RI. Termasuk mengenai RUU KUHP.
"Kritikan masyarakat yang begitu keras terkait dengan RUU KUHP direspons PDI Perjuangan dengan membentuk Badan Legislasi Partai. Badan tersebut akan menjadi supporting team yang bersifat strategi," katanya.
