Jawab Kajian Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota, Ini Rekomendasi Pansus DPR

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota telah memberikan jawaban terhadap kajian yang diserahkan pemerintah, Senin (30/9/2019).

Pansus DPR merekomendasikan pemerintah harus memperdalam hasil kajian pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita memahami apa yang disampaikan pemerintah, tetapi kita fraksi-fraksi minta diperdalam lagi kajiannya, kemudian melengkapi dengan perbandingan-perbandingan," kata Ketua Pansus Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Amali dalam kajian pemindahan ibu kota mayoritas fraksi menilai pemerintah perlu membandingkan biaya membangun ibu kota baru dengan membangun Ibu Kota Jakarta.

Baca: Liga 1: Persija Jakarta vs Persela Lamongan Ditunda, Bertepatan Adanya Demonstrasi

Baca: Kapolres Jakarta Pusat Borong Minuman Dari Pedagang Keliling Usai Amankan Unjuk Rasa

Baca: Warga Kebingungan Cari Jalan Pulang Akibat Kericuhan yang Terjadi di Kawasan Semanggi

Amali berharap naskah akademik pemindahan ibu kota yang akan diserahkan ke DPR nantinya lengkap dengan perbandingannya.

"Semoga saat pemerintah akan maju dengan RUU sudah komprehensif. Tetapi, kita memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah," katanya.

Dalam rapat Pansus di DPR, dari 10 fraksi, hanya Fraksi PKS yang menolak pemindahan ibu kota. Sementara partai Gerindra meminta kajian diperdalam, dan mencantumkan sejumlah syarat sebelum memindahkan ibu kota yang harus dipenuhi pemerintah.

"Rekomendasi tertulis sudah, (jadi) kita serahkan kepada pemerintah," katanya.

Minta laporan dibacakan

DPR RI menggelar sidang paripurna ke-12 Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin (30/9/2019).

Satu di antara beberapa agenda rapat yakni pembacaan laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.

Namun, laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali hanya menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR.

Hal itu, membuat sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna berteriak meminta laporan tersebut dibacakan.

Baca: Jokowi Imbau Warga Tak Keluar dari Wamena

Tetapi, permintaan tersebut tak dikabulkan.

"Bacakan, bacakan," teriak sejumlah anggota Dewan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo selaku pimpinan rapat mengamini melanjutkan agenda berikutnya.

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan ada sejumlah RUU yang ditunda.

"Baik kita lanjutkan permainan ini," kata Bamsoet.

Kelima RUU yang ditunda pengesahannya dan dilanjutkan pembasahannya di periode mendatang yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Permintaan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2019).

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan memaparkan sejumlah poin yang harus menjadi pertimbangan Pansus sebelum menjawab kajian pemindahan ibu kota dari pemerintah.

Menurut Anies Baswedan, saat ini pemerintah DKI fokus menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Karena itu, ia berharap dalam rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah pusat tidak mengurangi perhatiannya kepada Jakarta.

Baca: Reaksi Awkarin Saat Dibilang Pencitraan Usai Bagi 3000 Nasi Kotak untuk Pendemo

"Bagi kami yang menjadi agenda utama adalah memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah yang dialami oleh kawasan ibu kota, bukan hanya Jakarta saja ya, tapi kawasan, tidak berkurang. Karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil," katanya.

Menurut Anies Baswedan, pemerintah Jakarta saat ini sedang menyelesaikan sejumlah permasalahan.

Mulai dari masalah lingkungan hidup, kependudukan, hingga integrasi transportasi.

"Tantangan lingkungan hidup, pertama masalah air saja, air hujan melalui 13 sungai sebelum sampai ke Jakarta, yang kedua air dipesisir, dimana Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah. Itu terjadi di beberapa titik. Kami berharap Pansus memerhatikan juga secara detil penurunan tanah yang terjadi di beberapa titik saja," katanya.

Baca: Boyong Seluruh Anggota Keluarganya Liburan ke Korea Selatan, Ruben Onsu Mengaku Ogah ke Singapura

Lalu mengenai integrasi transportasi.

Sebagai ibu kota, pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan mengeluarkan kebijakan transportasi umum massal.

"Kita harus melakukan langkah langkah besar. Lalu pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi. Kami bersyukur bahwa pada Februari lalu rencana melakukan urban regeneration akan didukung pemerintah pusat," tuturnya.

Anies meminta Pansus dan pemerintah memperhatikan masalah tersebut dalam rencana memindahkan ibu kota.

Baca: AJI Jakarta Mencatat Ada 4 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Meliput Demo Mahasiswa di Sekitar DPR

Perhatian itu, salah satunya tercermin dalam pengalokasian APBN untuk Jakarta.

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pansus, yakni agar komitmen itu harus tercermin dalam anggaran, masuk dalam perencanaan anggaran di tahun 2 ke depan," katanya.

Gowes sepeda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu (25/9/2019) siang ini bersepeda menuju Gedung DPR RI di Senayan dari Balai Kota untuk memenuhi undangan rapat anggota panitia khusus pemindahan ibu kota.

"Di DPR ada undangan Pansus terkait pemindahan Ibu Kota. Lalu hari ini saya diundang untuk menghadiri raker dengan Pansus itu," ungkap Anies saat ditemui sebelum menggowes sepedanya dari Balai Kota DKI Jakarta.

Mantan Mendikbud ini mengatakan dirinya memberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan anggota dewan di rapat tersebut.

"Jadi saya hadir ke raker itu, kemudian memberikan penjelasan sesuai dengan permintaan dewan," kata Anies.

Baca: Rumah Mewah Nia Ramadhani Halamannya Seluas Lapangan Bola, Ada Perosotan di Kamar Anak

Mengenakan setelan kemeja batik dan celana panjang bahan warna hitam, Anies mulai mengayuh sepeda berkelir hitam dari Balai Kota DKI menuju gedung DPR pukul 12.48 WIB. Anies menggowes didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Baca: Warganet Tertawa, Iwan Fals Mencuit Minta Link di Viral Video Panas PNS Jabar

Untuk diketahui, agenda DPR Rabu, 25 September 2019 hari ini pukul 15.00 WIB tertulis rapat anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota.

Rapat pansus pemindahan Ibu Kota turut mengundang Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BPN, Menteri PUPR, dan Gubernur DKI Jakarta.