Bamsoet, Aziz Syamsuddin, dan Zainudin Amali Masuk Bursa Pimpinan MPR/DPR dari Golkar

"Masih dipegang oleh ketua umum, tapi kami percaya bahwa putusan di ketum adalah yang terbaik dan terbijak," katanya.

Baca: Bakumham Golkar: Aziz Syamsuddin Layak Duduki Kursi Ketua MPR

Baca: PDIP Tak Masalah Kursi Ketua MPR Lepas Asalkan Amandemen UUD 1945

Sementara itu untuk Ketua MPR, menurut Eddy sangat bergantung pada hasil lobi antara ketua umum partai.

Sehingga ia belum bisa menjawab mengenai kemungkinan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjabat pimpinan MPR.

"Pada akhirnya saya rasa pembahasan akan dilakukan di pucuk pimpknan Parpol," pungkasnya.

Sebelumnya pimpinan MPR periode 2019-2024 akan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari perwakilan 9 fraksi serta unsur DPD.

Penambahan pimpinan MPR tersebut terjadi setelah DPR merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3).

PKS Belum Jelas

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk partainya untuk duduk di kursi pimpinan MPR.

"Saya enggak terlalu tahu ya, yang itu," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (29/9/2019).

Ada dua kemungkinan siapa yang akan duduk menjadi pimpinan MPR dari PKS.

Apabila tidak Presiden PKS Sohibul Iman, maka pimpinan MPR akan diisi oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal.

"Mungkin Pak Sohibul Iman atau Sekjen," katanya.

Secara keseluruhan Mardani berharap Pimpinan MPR diisi oleh negarawan yang bisa menyatukan Indonesia.

Baca: Kata Mardani Ali Sera soal Perppu KPK

Baca: Berat Terus Naik Hingga 110 Kg, Bocah Obesitas Asal Karawang Akhirnya Meninggal Dunia

Apalagi dengan kondisi Indonesia saat ini yang mengalami pergolakan di Papua.

"Saya lagi sedih kasus Wamena ini, bener-bener bencana kemanusiaan, sedih saya, nah MPR harusnya lebih hadir terhadap masalah kebangsaan ini tidak boleh ada lagi divided country, tidak boleh ada lagi kesukuan dan semua harus sejahtera, merasa adil di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya Pimpinan MPR periode 2019-2024 akan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari perwakilan 9 fraksi serta unsur DPD.

Penambahan pimpinan MPR tersebut terjadi setelah DPR merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3).

Dengan penambahan tersebut, maka PKS akan menempatkan satu perwakilannya di pimpinan MPR.