Rusuh di Papua
Soal ''Penumpang Gelap'' Kerusuhan di Papua, Ini Kata Wiranto
okowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang dirusak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut, pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Laporan lengkap soal keterlibatan "penumpang gelap" rusuh di Papua ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.
"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," ucap dia lagi.
Baca: Wiranto : 10 Senjata yang Dirampas saat Kerusuhan Papua Telah Kembali
Baca: Kementan Bangga Pisang Asal Pontianak Go International
Baca: ICW Minta Jokowi Pilih Capim KPK Berintegritas
Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.
Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat.
Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak.
Wiranto menyebut, Jokowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat.
Baca: Jayapura Rusuh, Jokowi Minta Semua Pihak Damai
"Demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto.
Pemerintah Harus Hati-hati
Sementara itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua. Ia mengatakan, pemerintah tak boleh salah langkah.
"Saya minta pemerintah hati hati, sekali lagi hati-hati ini Papua itu kan multidimensi. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Zulkifli menyoroti aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Ia menilai tidak ada tindak tegas dari aparat keamanan.
"Ini sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera bintang kejora berkibar. Tapi tidak ada tindakan serius dari aparat kemanan khususnya TNI-Polri," ujarnya.
Zulkifli mengatakan, masalah di Papua sudah melebar ke luar negeri. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus pada satu masalah di Papua, dan menunda pembahasan urusan yang lain.
