Minggu, 5 Oktober 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

Diperkirakan 1,5 Juta Orang Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, Siapa Saja?

Dalam pemaparan Bappenas, asumsi jumlah penduduk yang akan ikut pindah ke ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kelima kanan) beserta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (keempat kiri), Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Bambang bilang pemerintah berfokus pada kerja sama pengelolaan aset sesuai aturan yang telah ada. Hal tersebut menyingkirkan opsi untuk penjualan aset.

Baca: Inilah Lima Kelebihan Samboja, Kecamatan di Kukar yang Akan Jadi Ibu Kota Baru RI

Pemerintah berharap aset di Jakarta bisa terus produktif. Real Estate Indonesia (REI) pun dikabarkan berminat untuk menyewakan aset pemerintah di Jakarta mengingat lokasi aset pemerintah yang strategis.

Jadi Pusat Ekonomi Dunia

Setelah Pemerintah pusat mengumumkan lokasi definitif untuk calon ibu kota baru Republik Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, hari ini, Senin (26/8/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung memberikan tanggapan.

Anies  memastikan pusat perekonomian dan bisnis Indonesia tetap akan berada di DKI Jakarta.

Ia bahkan menyebut, Jakarta ke depannya akan didorong menjadi pusat perekonomian global.

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)

"Yang di Jakarta kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global, jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak ada pergeseran disitu," ujar Anies saat ditemui usai pengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Ia menuturkan, pembangunan Jakarta akan terus berlanjut bahkan sampai 10 tahun ke depan dengan biaya total mencapai Rp 571 triliun.

"Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBN,ABPD, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus," ujarnya. 

Sebelumnya dalam pengumuman lokasi tepat ibu kota baru, Presiden Jokowi memastikan hanya pusat pemerintahan yang akan pindah ke Kalimantan Timur, di sebagaian kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara, pusat keuangan, perdagangan, dan pusat bisnis tetap berada di DKI Jakarta.

"Rencana Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan Rp571 triliun, tetap terus dijalankan dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. Dilanjutkan," kata Jokowi.

Penjelasan Jokowi kepada warganet

Setelah menggelar jumpa pers pada Senin, (26/8/2019) siang, Presiden Jokowi kemudian mengunggah keputusan pemerintah memindahkan ibu kota di media sosial.

Seperti yang sudah diketahui, Presiden Jokowi ditemani Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengumumkan ibu kota Republik Indonesia akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved