Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Mendagri: Kajian Sudah Digodok Berlapis-Lapis
Tjahjo Kumolo melihat keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, sudah melalui kajian yang berlapis-lapis.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, sudah melalui kajian yang berlapis-lapis.
"Perencanaannya semua sudah digodok berlapis-lapis, bertahap-bertahap oleh pihak Bappenas," ujar Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Tjahjo mengaku, dirinya yang merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, akan mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sebagai mendagri, sebagai pembantu presiden, saya ikut aja apa nanti yang diperintahkan oleh presiden," ucapnya.
Baca: Dilantik Presiden Jokowi, Rusli Baco Resmi Jadi Wagub Sulteng
Baca: Oknum ASN Pemkab Jombang Diciduk Saat Konsumsi Sabu Bareng Pedagang Ayam
Siang ini, Presiden Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru, apakah di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.
Keputusan ini diambil, setelah Jokowi mendapatkan kajian terakhir dari Bappenas terkait struktur tanah dan dampak ekonomi setelah dibangunnya ibu kota baru.
"Gagah-gagahan"
Ekonom senior Didik J Rachbini mendorong agar pemerintah mengkaji ulang rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
"Pemindahan ibu kota ini kan seolah-olah hanya untuk program gagah-gagahan. Ini bukan Bandung Bondowoso, bangun ibu kota ini kan bukan seperti pindah kontrakan, tidak bisa kemudian kita mengelola negara seperti ini. Menurut saya ini pantas dikritik," kata Didik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Founder INDEF ini berpandangan kebijakan publik soal pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara sistematis, masalahnya kondisi perekonomian saat ini tidak memungkinkan untuk Indonesia pindah ibu kota.
Ia meyakini pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada pemerataan ekonomi di Kalimantan, seperti diwacanakan Bappenas.
“Lebih baik kita menyelesaikan kereta cepat dahulu, soal papua, perdagangan ekspor kita. Saya lihat studi akademik Bappenas hanya ada sembilan orang yang meneliti. Ini harus dikritik. Presiden harusnya menunda dulu (pindah ibu kota).”
Baca: Hari Ini, 20 Capim KPK Jalani Pemeriksaan Kesehatan
"Kita bukan tidak setuju tapi sebaiknya dikaji ulang," tegas Didik.
Emil Salim Sedih
Ekonom senior Emil Salim mengaku sedih mendengar usulan Bappenas.
