Ketua Umum PAN: Kita Dukung Jokowi Tanpa Syarat

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Menurutnya, pertentangan karena perbedaan pilihan politik telah selesai seiring dengan berakhirnya Pemilu 2019.

"Kita dukung pak Jokowi, ini begitu banyak masalah yang dihadapi, Pilpres sudah kelar, sudah usai, sudah, nggak boleh baper lagi, sudah selesai nih," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Menurutnya dukungan dibutuhkan Jokowi dalam menghadapi sejumlah persoalan bangsa sekarang ini.

Baca: Ramalan Bintang Besok, Minggu 26 Agustus 2019: Aquarius Hati-hatilah, Pisces Jangan Terbawa Suasana

Baca: Taylor Swift Terharu Saat Tahu Dua Lagu Barunya Disukai Jin BTS

Baca: Mahyudin Sebut Usulan Penambahan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Belum Dibahas

Baca: Geger Ceceran Darah di Dinding Sumur Pasar Jumantono, Sempat Dikira Berasal Bayi yang Dibuang

Salah satunya masalah kerusuhan di Papua yang dipicu persekusi dan perlakuan rasial terhadap mahasiswa Papua.

"Iya kan. Ini kita saudara ini. Sekarang kita dukung pak Jokowi, biar sukses tangani Papua dan ekonomi," katanya.

Menurut Ketua MPR tersebut, partainya tidak meminta apapun kepada Jokowi atas dukungan tersebut, termasuk jabatan di kabinet.

Menurut Zulkifli, PAN secara ikhlas memberikan dukungan kepada Jokowi .

"Engga pakai syarat, engga pakai minta apa-apa dukung lilahita'ala udah gitu," katanya.

Pertimbangkan Gerindra merapat

 Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meminta pertimbangan partai koalisi terkait posisi Partai Gerindra yang diisukan akan merapat.

Sebab, kata Arsul, belum ada pertemuan secara formal antara Jokowi dengan pimpinan partai koaliasi.

"Karena itu kalau pun diminta pertimbangan nanti kita berikan pertimbangan. Tapi wong belum ada pertemuan," kata Arsul sata ditemui di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Meski belum ada pertemuan secara formal, Arsul mengatakan, Jokowi telah bertemu partai koalisi satu persatu. Termasuk dengan PPP.

Baca: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Rencana Kenaikan Iuran untuk Tingkatkan Pelayanan Peserta

Baca: Live Streaming Twitch The International 2019 Hari Kedua, Pertandingan Dimulai Pukul 08.00 WIB

Baca: Tim Quick Win Tancap Gas, Siapkan 33 Destinasi di Danau Toba

Namun, Arsul memastikan bawah pertemuan itu tidak membahas posisi Gerindra.

Jokowi, lanjut Arsul, hanya menyampaikan PPP dapat portofolio kementerian.

"Enggak. Belum belum itu. Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya beritahukan saja bahwa PPP itu tetap nanti diminta untuk ada di pemerintahan dan akan mendapat portofolio cuma apa belum disampaikan," ucap Arsul.

Terkait pertemuan PPP dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia memastikan tidak membicarakan soal koalisi.

Arsul memastikan, PPP akan ikut apapun keputusan Jokowi terkait kaolisi.

"Itu hak prerogatifnya pak Jokowi, tapi kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi kalau posisi awal PPP jelas bahwa soal koalisi soal menteri itu biar menjadi bagian dari hak prerogatifnya presiden ya," jelas Arsul.

Harapan PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap partai-partai pendukung Prabowo-Sandi pada Pemilu Presiden 2019 lalu mengambil sikap oposisi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti.

Pasalnya, menurut Mardani, koalisi yang terbangun antara kelima partai saat Pemilu Presiden yakni PKS, Gerindra, Demokrat, PAN, Berkarya sangat baik.

"Merasakan 6 bulan lebih di BPN (Badan Pemenangan Nasional) dan suasananya sangat guyub solid dan penuh dengan interaksi dinamis dan saya bahagia, PKS bahagia dengan koalisi kemarin karena itu tetap harapan kami koalisi pendukung Prabowo baik Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, Berkarya menjadi kekuatan penyeimbang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Mardani menjadi pilihan logis dan etis bagi kelima partai termasuk PKS mengambil jalur oposisi.

Karena konstituen dari kelima partai tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf, sehingga butuh saluran dalam menyuarakan aspirasinya.

"Tapi tetap secara etis dan logis semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah dalam bahasa saya hashtag-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," katanya.

Namun menurut Mardani apabila kemudian Gerindra memilih bergabung dengan koalisi partai pemerintah, PKS akan menghormatinya.

Baca: Mardani Ali Sera: Oposisi Itu Mulia, Oposisi Baik untuk Demokrasi

Baca: Sarankan Anies Dijauhkan dari Pilpres 2024, Adian Napitupulu Buat Mardani Ali Senyum-senyum

Setiap partai menurutnya memiliki kebijakan dan kepentingannya masing-masing.

"Setiap partai punya kemandirian memutuskan. PKS tentu menghargai apapun keputusan Gerindra dan akan bersahabat dengan Gerindra dan partai lain," pungkasnya.